Peraturan Pelaksana UU Kesehatan Harus Perketat Pengaturan Zat Adiktif

MATTNAEWS.CO, JAKARTA – Indonesia Institute for Social Development (IISD) mendesak pemerintah untuk memperketat pengaturan Zat Adiktif berupa produk tembakau melalui PP pelaksana UU Kesehatan.

Untuk diketahui, Pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang menjadi mandat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang telah resmi disahkan dan diundangkan dengan Nomor 17 Tahun 2023 pada tanggal 8 Agustus 2023.

Salah satu bagian RPP yang sedang disusun adalah pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau sebagaimana mandat Pasal 152 UU 17/2023 tentang Kesehatan.

Dalam dokumen draf RPP yang beredar di publik, produk tembakau diatur dalam beberapa pasal, antara lain mengatur ketentuan rokok elektrik, larangan iklan, KTR, display produk dan larangan penjualan ketengan.

“Draft RPP bagian zat adiktif sudah relatif bagus, pemerintah tak boleh ragu lagi, segera sahkan. Jangan sampai masuk angin, terutama oleh manuver kepentingan industri,” tegas Program Director IISD Ahmad Fanani kepada media di Jakarta, Senin (25/9).

Bagikan :

Pos terkait