MATTANEWS.CO, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi terus mendorong peningkatan kualitas kebijakan publik melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini ditunjukkan dengan keikutsertaan dalam kegiatan Policy Talk bertema “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan” yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah secara daring, Senin (4/5/2026).
Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita, bersama jajaran Jabatan Fungsional Analis Hukum.
Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat kapasitas analis kebijakan dalam menghadapi tantangan penyusunan kebijakan yang semakin kompleks, khususnya dalam kondisi keterbatasan data dan kebutuhan respons cepat terhadap dinamika di lapangan.
Hadir sebagai narasumber, Dwi Harnanto, Widhi Novianto, dan Arif Sofianto, dengan moderator Choirul Ulil Albab.
Dalam pemaparannya, Dwi Harnanto menekankan pentingnya peran analis kebijakan sebagai aktor kunci dalam proses perumusan kebijakan publik yang berbasis data dan analisis komprehensif.
“Analis kebijakan harus mampu menyusun policy brief yang tajam dan berbasis evidence agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Widhi Novianto menyoroti pentingnya penguatan kapasitas secara berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor serta pemanfaatan data dalam proses pengambilan keputusan.
“Ekosistem yang mendukung kolaborasi dan budaya berbasis data sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas,” jelasnya.
Di sisi lain, Arif Sofianto menekankan bahwa analis kebijakan harus mampu memahami konteks lokal agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar implementatif dan sesuai kebutuhan daerah.
Menanggapi hal tersebut, Dina Rasmalita menyambut baik kegiatan ini sebagai sarana peningkatan kapasitas jajaran analis kebijakan di daerah.
“Banyak perspektif baru yang kami peroleh, khususnya dalam menyusun analisis kebijakan yang lebih tajam dan berbasis data. Ini menjadi bekal penting untuk mendukung kebijakan hukum yang adaptif,” ungkapnya.
Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Jambi dalam kegiatan ini menjadi wujud komitmen dalam memperkuat peran analis kebijakan sebagai garda terdepan dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
