Lebih lanjut Yasin menjelaskan ia menduga modus pembobolan APBD Tulungagung tahun 2022 dan 2023 yakni berupa Hibah Fiktif dan menyerupakan Program Nasional pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi yaitu pada Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan BOP Kesetaraan.
“Secara terperinci dugaan kerugian negara tersebut diantaranya berupa Hibah Fiktif tahun 2022 sebesar Rp. 5.187.828.650 rupiah, Hibah Fiktif tahun 2023 sebesar Rp.4.288.152.000 rupiah, dan Hibah Pokir tahun 2023 sebesar Rp. 722.750.000 rupiah,” terangnya.
“Selain itu, BOP PAUD tahun 2022 sebesar Rp.18.780.000.000 rupiah, BOP PAUD tahun 2023 sebesar Rp.17.688.000.000 rupiah, BOP Kesetaraan tahun 2022 sebesar Rp. 2.725.800.000 rupiah, dan BOP Kesetaraan tahun 2023 sebesar Rp. 2.850.400.000 rupiah,” imbuhnya.
Menurut dia, pihaknya akhirnya akan melaporkan atas dugaan pembobolan APBD Tulungagung tahun 2022 dan 2023 berawal saat hearing bersama DPRD Tulungagung berakhir deadlock.
