“Padahal saat digelar hearing bersama DPRD Tulungagung itu kami sudah persiapkan data lengkap kami atas dugaan pembobolan APBD Tulungagung tahun 2022 dan 2023, tapi harus bagaimana lagi kok stakeholder terkait tidak hadir (Banggar DPRD dan TAPD Pemerintah kabupaten) sehingga dalam hearing kami tidak mendapatkan jawaban yang pasti,” ujarnya.
“Dengan berat hati dan terpaksa kami akhirnya melaporkan dengan berbekal data-data sebagai bukti yang sudah dianggap cukup. Adapun yang kami laporkan adalah Dinas pengguna anggaran dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), sekaligus Badan Anggaran DPRD Tulungagung,” pungkasnya.
