MATTANEWS.CO,KARAWANG – Klimaks kekesalan sejumlah karyawan PT. Anugerah Jaya Sedaya (AJS) sebanyak lebih kurang 1.500 pekerja yang melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Bupati Karawang pada Rabu, (24/03/2021) berlanjut pada rapat mediasi dikantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang pada Kamis, (25/03/2021).
Hasil dari rapat tersebut membuat kecewa terhadap perwakilan pekerja dan Satuan Tugas Sosial Karang Taruna (Satgasos KT) Karawang selaku pendamping dari pekerja. Pasalnya, selain pihak PT. AJS tidak hadir, jawaban dari Bidang HI Syaker juga sangat mengecewakan. Seolah saling lempar tanggung jawab.
Pemerhati politik dan pemerintahan, yang juga sebagai praktisi hukum senior Karawang, H. Asep Agustian, SH. MH, mengatakan, bahwa masalah PT. AJS kembali ke Pemerintahan yang ceroboh. Konteksnya pada saat investor datang ke Karawang, izinnya tidak diperiksa, ada pembiaran dan masa bodoh. Sama saja melemparkan kotoran kepada Bupati.
“Apa kah itu perusahaan asing atau ada orang asingnya.Semuanya juga kan izinnya dari Kabupaten. Disini semuanya dari mulai Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Amdal Lalin) itu semua dari Pemerintahan setempat. Kemana saja hey Pemerintah,” kata Askun, sapaan akrabnya.
“Bukan malah ada pejabat yang mengatakan bahwa Pemkab Karawang tidak memiliki kewenangan untuk menutup, belajar baca aturan tentang fungsi Pemerintah dong. Kan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) punya yang namanya Bidang PPUD atau Gakda, dimana fungsinya untuk penegakan Perda. Kalau ada kegiatan usaha yang tidak mentaati Perda seperti tidak memiliki izin, ya fungsi Pemkab ada untuk melakukan penutupan,” sesalnya.
“Hanya saja yang membuat saya tidak habis pikir, itu diketahui sejak Tahun 2020. Tapi kok tidak langsung disikapi dengan membuat surat keterangan dari Bidang HI Syaker Disnaker Karawang, UPTD II Pengawasan Provinsi Jabar serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karawang agar Bidang PPUD Sat Pol PP dapat segera bergerak. Ironisnya lagi, orang cari kerja kok sudah dimintai duit, yang saya baca dari mulai Rp 1,5 juta sampai Rp 12 juta. Bahkan sampai ada sebanyak lebih kurang 1.500 orang yang sudah dipekerjakan, tapi tidak diberikan hak gajinya. Woro – woronya kan mau mengurangi pengangguran, tapi kenyataannya begini,” imbuhnya.
Askun juga kecewa dengan semua OPD yang seharusnya menajalankan fungsi dan peran dengan baik.
“Tempo hari saya pernah mengatakan Bupati banyak dibodohi oleh bawahannya, yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Nah sekarang ini kejadian. Kemana Bidang HI Syaker dalam persoalan ini.Sampai sampai tadi saya lihat tayangan video saat rapat, Kabidnya banyak diam. Orang begitu juga malah diamanati menjadi Plt Sekdis. Kalau para korban sudah Laporan Polisi, bagus lah. Itu kan persoalan pidananya, tapi tetap Pemerintah, khususnya Disnakertrans Karawang harus ikut bertanggung jawab atas masalah ini. Karena itu tadi, adanya unsur pembiaran atas kegiatan PT. AJS, sehingga memakan banyak korban sampai ribuan orang. Kalau saja sejak Tahun 2020 langsung disikapi dan ditindak, mungkin tidak sebanyak itu korbannya,” terang Askun.
Ditambahkannya, yang seperti itu bukan hanya tutup mata. Tapi jelas ada pembiaran, diketahui tidak ada izin sebagai syarat pendirian perusahaan, malah dibiarkan. “Jelas-jelas ini sangat ceroboh, lagi-lagi yang dipersoalkan Bupati, yang didemo kantor Bupati dan Bupati,” kata dia.
Askun menyarankan kepada Bupati untuk menempatkan eselon II itu harus pakai fakta integritas, kalau dalam beberapa bulan tidak mampu menunjukkan kinerjanya langsung copot. “Bukan menempatkan orang Asal Ibu Senang. Pejabat model begitu merupakan kategori munafik. Fakta integritas tersebut juga harus berlaku sampai ke eselon dibawahnya. Contohnya dari Kepala Dinas, Kepala Badan kepada Sekretaris, begitu pun dari Sekretaris kepada Kepala Bidang dan seterusnya,” pungkasnya.
