MATTANEWS.CO, PANGANDARAN – Kematian dua peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), Anisa Muyassaroh dan Yonanda Muhammad Taufiq, saat mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil) calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), menuai sorotan dari berbagai kalangan.
Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pangandaran, Predi Supriadi, menilai peristiwa tersebut harus menjadi momentum evaluasi mendasar terhadap pelaksanaan program, bukan sekadar perbaikan administratif maupun teknis semata.
“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya kedua peserta. Namun di balik peristiwa ini, negara harus berani melakukan evaluasi secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Predi dalam keterangan persnya, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, terdapat kontradiksi yang perlu mendapat perhatian serius. Kedua peserta disebut telah lolos seleksi kesehatan dan dinyatakan memenuhi syarat mengikuti program.
Namun, penyebab kematian yang dikaitkan dengan heat stroke dan cardiac arrest menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas standar pemeriksaan kesehatan yang diterapkan.
“Bagaimana mekanisme medical check-up dilakukan? Apakah standar kesehatan yang digunakan hanya bersifat administratif untuk memenuhi syarat seleksi, atau benar-benar mampu memprediksi kesiapan peserta menghadapi beban fisik selama Latsarmil yang berlangsung 45 hari?” katanya.
Predi menegaskan bahwa status “sehat” seharusnya tidak hanya menjadi syarat formalitas, melainkan jaminan bahwa peserta mampu mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan aman.
Lebih jauh, PMII Pangandaran juga mempertanyakan landasan filosofis kebijakan yang mewajibkan pendidikan militer bagi calon manajer koperasi desa.
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang komprehensif terkait relevansi kurikulum militer dengan tugas pokok dan fungsi manajer koperasi yang nantinya akan berkutat pada tata kelola usaha, keuangan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Jika orientasi tugas mereka adalah mengelola koperasi dan mengembangkan ekonomi desa, maka hubungan substansial antara kemampuan manajerial dengan pendidikan militer perlu dijelaskan secara akademik. Jangan sampai semangat pembentukan disiplin justru mengaburkan kompetensi utama yang dibutuhkan,” ujarnya.
Selain itu, Predi juga menyoroti keberlangsungan program Koperasi Desa Merah Putih yang menurutnya hingga saat ini masih menyisakan berbagai pertanyaan di tingkat implementasi. Ia menilai banyak koperasi yang telah dibentuk belum menunjukkan aktivitas usaha yang jelas dan berkelanjutan.
“Kami melihat ada koperasi yang secara fisik sudah berdiri, tetapi belum memiliki kegiatan usaha yang berjalan optimal, belum memiliki arah bisnis yang jelas, bahkan belum mampu menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat,” katanya.
Menurutnya, apabila calon manajer telah menjalani pelatihan intensif selama puluhan hari, namun koperasi yang akan mereka kelola belum memiliki peta jalan usaha yang matang, maka tujuan besar program tersebut berpotensi tidak tercapai secara maksimal.
Atas dasar itu, PMII Pangandaran mendesak pemerintah untuk melakukan audit independen terhadap standar dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan peserta SPPI.
Selain itu, mereka juga meminta adanya forum terbuka yang melibatkan akademisi, praktisi koperasi, dan unsur mahasiswa guna mengkaji kembali urgensi kurikulum militer dalam program pembentukan manajer KDMP dan KNMP.
Tak hanya itu, PMII juga meminta pemerintah membuka secara transparan roadmap implementasi Koperasi Desa Merah Putih agar masyarakat dapat mengawasi arah dan keberlanjutan program tersebut.
“Keselamatan puluhan ribu peserta lainnya harus menjadi prioritas utama. Penguatan sumber daya manusia desa penting dilakukan, tetapi harus dibangun di atas prinsip keselamatan, relevansi, dan akuntabilitas,” tegas Predi.
Ia berharap wafatnya Anisa Muyassaroh dan Yonanda Muhammad Taufiq menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pemangku kebijakan untuk melakukan pembenahan sistem secara serius.
“Pengabdian mereka tidak boleh berakhir sia-sia. Tugas kita bersama adalah memastikan sistem diperbaiki agar peserta berikutnya pulang membawa ilmu dan pengalaman, bukan justru menjadi korban dari kelemahan kebijakan,” pungkasnya.
Jika akan dimuat di Mattanews.co, saya juga bisa membuatkan versi yang lebih tajam dengan judul investigatif dan angle kritis terhadap Kementerian Pertahanan serta program Koperasi Desa Merah Putih.
