MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG – Kepala Kepolisian Resor Tulungagung Polda Jawa Timur, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Eko Hartanto, S.I.K., M.H., mengatakan pihaknya melakukan pembatasan terkait sahur on the road pada saat pelaksanaan ibadah bulan ramadan 1444 Hijriah.
Menurut Mantan Kapolres Lhokseumawe Polda Aceh, pembatasan sahur on the road tersebut dilakukan dalam upaya mengantisipasi terjadinya kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang timbul menjelang pelaksanaan ibadah puasa.
Pernyataan ini dikatakan Alumnus Akpol 2002 seusai Rapat Koordinasi Forkopimda bersama Forkopimcam, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan undangan lainnya di Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bongso, Jumat (17/3/2023) Sore.
“Kita harus lakukan pembatasan-pembatasan terkait sahur on the road. Kalau bisa dalam makan sahur itu cukup bersama keluarga karena makna dan manifestasi lebih dapat,” ucap AKBP Eko Hartanto didampingi Wakil Bupati Tulungagung H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., dan Dandim 0807 Tulungagung Letkol Czi Nooris Agus Rinanto, S.I.P., di hadapan awak media itu.
Perwira Polisi asli kelahiran Juwana Kabupaten Pati Jawa Tengah menambahkan pihaknya mengadakan rakor bersama seluruh stakeholder baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh silat dan undangan lainnya guna mengantisipasi kerawanan kamtibmas yang timbul menjelang, saat, dan sesudah pelaksanaan ibadah ramadan sampai idul fitri nanti.
“Jadi, upaya yang kita lakukan dengan berkolaborasi bersama Pemerintah kabupaten Tulungagung, Kodim, Tokoh agama terus secara masif dilakukan dengan memberikan surat edaran dan kami rekomendasikan kepada Pak Bupati agar nanti untuk diteruskan ke seluruh dinas, kecamatan, hingga desa terkait pengaturan hal-hal yang lain yang sifatnya bisa menganggu Kamtibmas,” tambahnya.
Menurut Eko, terkait upaya pemasangan spanduk untuk ucapan selamat datang bulan ramadan, pihaknya memohon agar perguruan satu dengan lainnya agar dijadikan satu saja.
“Mohon maaf perguruan satu dengan yang lain ada ego masing-masing atau fanatik yang berlebihan, maka kami rekomendasikan ke Pak Bupati agar di dalam surat edaran itu untuk ucapnya dijadikan satu saja,” ujarnya.
“Mungkin, paguyuban atau perguruan silat di masing-masing kecamatan maupun desa, hal ini untuk mengurangi potensi konflik yang biasanya terjadi terkait oknum perguruan yang akan membuat ucapan, kami tidak melarang namun sebatas mengatur sebaik-baiknya,” imbuhnya.
Lebih lanjut Eko menjelaskan pihaknya mengantisipasi terkait sahur on the road. Pasalnya, kegiatan tersebut sebenarnya lebih banyak mudaratnya, sehingga perlunya dilakukan pembatasan-pembatasan sehingga pelaksanaan ibadah bulan ramadan lebih khidmat.
Kalau urusan membangunkan orang untuk makan sahur, sambung Eko, sebenarnya sudah ada seperti di musala, masjid, begitu juga sudah ada handphone bahkan televisi.
“Saya kira tidak ada kesulitan, diatur sahur on the road, kalau bisa tidak ada,” terangnya.
“Apalagi memakai sepeda motor, konvoi, dan memakai sound sistem besar itu meresahkan dan mengganggu kekhidmatan kita dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan,” sambungnya.
“Tetap lakukan upaya represif sesuai aturan yang ada , sanksi disesuaikan bisa dibubarkan kita tangkap dan sound sistem sebagai barang bukti kita sita hingga selesai pelaksanaan ibadah ramadan,” katanya menambahkan.
Lebih dalam Eko memaparkan selain pembatasan sahur on the road, pihaknya juga telah melakukan penertiban terkait balapan liar. Buktinya, dalam sepekan terakhir pihaknya secara masif telah melakukan penindakan penggunaan knalpot brong.
Disamping itu, tutur Eko, dalam menyambut datangnya bulan suci ramadan di seluruh jajaran kepolisian di Indonesia khususnya Tulungagung Jawa Timur akan dilaksanakan Operasi Pekat untuk penindakan terkait minuman keras, peredaran narkoba, judi, premanisme sehingga ibadah ramadan berjalan dengan khidmat.
“Mudah-mudahan tidak terjadi konflik selama Ramadan, saya harapkan saling menahan diri kepada teman-teman perguruan silat apabila mengadakan sasahan tidak dilakukan pada hari sabtu minggu,” paparnya.
“Hal ini sudah ada komitmen, jangan sampai jam 6 malam, kita sudah ada komitmen moral bersama Forkompinda tidak memakai atribut perguruan silat kalau tidak di padepokan,” pungkasnya.
