Reporter : Diah
Palembang, Mattanews.co – Aksi unjuk rasa oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kembali digelar di depan gerbang Mapolda Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis, 14 November 2019.
Kali ini Pemerhati Organisasi Sosial dan Ekonomi Republik Indonesia (Porseri) yang menyuarakan dugaan penyimpangan pengadaan beras di Badan Ketahanan Pangan, dari tahun 2014 sampai sekarang.
Zulfikri selaku Koordinator Lapangan mengungkapkan, melalui Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Muba Sumsel, seharusnya 20 ton stok beras tersedia untuk tiap desa dan sebanyak 50 ton stok beras di tiap kabupaten/kota.
“Saat ini di setiap desa yang berjumlah hampir ratusan di Kabupaten Muba Sumsel, stok beras tersebut tidak ada. Seharusnya stok beras ini tersedia di gudang, untuk membantu masyarakat saat terjadi peristiwa alam dan bencana lainnya,” ucapnya, saat ditulis Jumat (15/11/2019).
Dugaan kedua terkait pengaturan kegiatan yang diarahkan tiga paket pekerjaan oleh salah satu perusahaan kontraktor swasta, yang diatur oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Sumsel.
Porseri menuntut agar tim Polda Sumsel dapat mengusut sampai tuntas dugaan mark up, pengaturan pemenang tender serta penyimpangan anggaran serta spesifikasi/ RAB.
Desri Lefri selaku koordinator aksi mengatakan, aksi ini bertujuan untuk menyelidiki pada pihak kontraktor swasta tersebut dan LPSE, yang berhasil memenangkan tender sebanyak tiga paket.
“Apakah benar perusahaan tersebut ada main dengan pihak LPSE MUBA. Serta ada dugaan mark up dan pengaturan pemenangan tender, serta penyimpangan anggaran. Tentu saja secara terperinci dan spesifikasi,” katanya.
Editor : Nefri