MATTANEWS.CO, SERGAI — Lebih dari seribu siswa mulai dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA di Perguruan Muhammadiyah dan Yayasan Ad-Dakwah Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara, sejak sepekan terakhir tidak lagi menerima jatah Makanan Bergizi Gratis (MBG). Padahal, selama ini mereka rutin mendapat pasokan makanan dari sejumlah dapur Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah setempat.
Sejumlah wali murid mengaku kecewa dan mempertanyakan dasar penghentian mendadak tersebut.
“Kalau begini namanya tebang pilih. Apa kami mamak-mamak ini harus aksi unjuk rasa? Jangan karena ada persaingan dapur SPPG, anak-anak kami yang jadi korban,” ujar seorang ibu warga Dusun II Desa Pon kepada wartawan, Selasa (18/11/2025).
Kepala SMP Muhammadiyah Desa Pon, Sri Damayanti, membenarkan bahwa MBG untuk ratusan siswa di sekolahnya dihentikan sejak 8 November 2025.
Menurutnya, informasi yang diterima dari pihak SPPG menyebutkan penghentian dilakukan karena adanya pemerataan serta pemindahan dapur dari SPPG Rampah Kiri ke SPPG Polres Sergai.
“Katanya mau dialihkan ke Polres untuk pemerataan. Itu disampaikan Rico, Kepala SPPG yang sebelumnya di dekat RM Cindelaras,” ujar Sri Damayanti.
Ia mengungkapkan, SD Muhammadiyah dengan 367 siswa sempat menerima MBG dari SPPG Sei Buluh, sedangkan SMP, SMA, dan SMK disuplai SPPG Rampah Kiri. Namun seluruh pasokan dihentikan sepihak melalui telepon tanpa pencabutan MoU resmi.
“MoU kami belum dicabut. Bahkan MoU yang ditandatangani SPPG Sei Buluh juga belum diambil lagi,” tegasnya.
Kondisi serupa dialami 632 siswa Perguruan Ad-Dakwah Sei Bamban. MBG yang sebelumnya dikirim dari SPPG Sei Buluh — Sei Bamban mendadak terhenti, meski perjanjian kerja sama masih berlaku.
Bagian Tata Usaha Ad-Dakwah, Tifa Purnama Sari, mengaku pasokan dihentikan dengan alasan pemerataan dan rencana pemindahan dapur ke lokasi lain. Namun hingga kini belum ada pendataan dari dapur baru.
“Katanya kami dialihkan ke SPPG Peringgan (SPPG Polres Sergai), tapi sampai sekarang belum ada yang datang mendata. Mereka sudah mulai antar ke sekolah lain, tapi kami tidak dapat. Nama kami juga sudah dihapus dari dapur Sei Buluh,” jelas Tifa.
Kepala SPPG Sei Buluh, Yenni, membenarkan bahwa kedua perguruan tersebut tidak lagi menerima MBG. Menurutnya, kebijakan baru menetapkan bahwa setiap dapur hanya boleh melayani maksimal 2.500 peserta didik sehingga perlu dilakukan redistribusi.
“Di Kecamatan Sei Bamban sebelumnya ada tiga dapur. Per 10 November dilakukan pemerataan. Dengan pembagian baru, SPPG Sei Buluh hanya melayani 28 sekolah,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengalihan ini dilakukan berdasarkan data dan arahan dari Kapokcam BGN Sei Bamban, Sahat Sitorus.
“Pemerataan ini berdasarkan data dari Kapokcam, atas nama Sahat Sitorus,” ungkap Yenni.
Upaya konfirmasi kepada Kapokcam BGN Sei Bamban Sahat Sitorus melalui nomor 0852-6266-xxxx tidak membuahkan hasil. Telepon dan pesan WhatsApp tidak dijawab.
Hal serupa terjadi saat awak media mencoba menghubungi Kepala BGN Korwil Sergai, Nurhasanah, di nomor 0895-1328-xxxx. Tidak ada respons sama sekali.
Beberapa awak media juga menyebut kantor BGN tingkat kabupaten maupun Pokcam di Sei Bamban tidak memiliki alamat kantor yang jelas, sehingga disebut seperti “kantor layang-layang”.
Para orang tua berharap pemerintah hadir memberikan kejelasan agar tidak terjadi diskriminasi dalam distribusi MBG.
“Kami hanya ingin anak-anak tetap dapat haknya. Jangan diperlakukan seperti ini,” keluh salah satu wali murid lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BGN Sergai belum memberikan klarifikasi resmi terkait penghentian mendadak MBG untuk ribuan siswa tersebut.(*)
