Sanusi Rahaningmas Minta DPR Papua Barat Ikut Mengawal Bantuan Sembako

Reporter : Mokshen Rumeu

FAKFAK, Mattanews.co – Senator Papua Barat Sanusi Rahaningmas mengatakan dalam upaya penangan covid-19, fokus pemerintah pertama adalah soal anggaran, dimana hampir semua Gubernur Bupati dan Walikota, dengan memangkas APBD tahun 2020 hanya untuk menangani corona virus.

Dimana anggaran tersebut, dikatakan Sanusi, juga di prioritaskan untuk pembelian sembako bagi kepentingan masyarakat yang disuruh diam di rumah demi memutuskan mata rantai Covid-19 tersebut.

“Termasuk Pemerintah Provinsi Papua Barat,  yang mengalokasikan Anggaran cukup besar dalam rangka penanganan Covid 19,” katanya kepada media ini, via whatsapp. Selasa(28/4/2020)

Terkait dengan hal tersebut, senator asal Papua Barat ini berharap, dengan telah direalisasikan oleh Pemerintah provinsi Papua Barat yang dinahkodai Gubernur Dominggus Mandacan, dan bantuan tersebut telah terlaksana untuk tahap pertama dengan jumlah ratusan ribu paket sembako yang terdiri dari beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu dan lainnya yang sudah diserahkan ke beberapa kabupaten/kota di propinsi Papua Barat.

Dengan jumlah bantuan yang begitu banyak, Sanusi meminta agar DPR Papua Barat dari setiap Dapil perlu ikut mengawal dengan baik, karena bantuan tersebut berasal dari Pemerintah provinsi.

“Untuk Sorong Raya sebanyak kurang lebih 45.361 paket, khusus kota Sorong mendapatkan 21.746 paket, Kab Sorong.8.757 paket. Raja Ampat 4.572 Paket, Maybrat 3.464 Paket, Sorong Selatan 4.011 Paket dan Tambraw 2.811 Paket,” ujar pria yang akrab disapa MSR Batik Merah itu.

Khusus kota Sorong dari bantuan tersebut sebanyak 21.746 paket, jikalau dibagi rata perkelurahan, maka satu kelurahan bisa mendapatkan sebanyak kurang lebih 530 Paket, dan dibagi lagi di masing-masing RT, dan Sanusi mejamin sebagaian besar masyarakat akan mendapatkan paket tersebut.

Sanusi Rahaningmas juga menambahkan, kalau saja Lurah dan RT itu jujur membaginya dengan tidak pilih kasih, dan perlu untuk diprioritaskan, kepada masyarakat yang tidak pernah dapat yang namanya PKH, BLT dan juga yang sudah pernah dapat dari pemerintah kota agar dapat menjadi perhatian, sehingga tidak menimbulkan kecemburan sosial.

“Lebih fatal lagi jangan sampai para Lurah dan RT, hanya membagi kepada orang orang tertentu” tuturnya.

Dirinya berharap agar tidak ada Dari pihak manapun yang sengaja bermain main degan Bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi maupun golongan. “Karena hal demikian sama halnya dengan sengaja menjerumuskan diri untuk berurusan dengan Hukum,” tutupnya.

Editor : fly

Bagikan :

Pos terkait