OGAN ILIR, Mattanews.co – Sebelum adanya pemecatan ratusan tenaga kesehatan (nakes) yang berdinas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ogan Ilir Sumatera Selatan (Sumsel), para nakes sempat menyampaikan aspirasinya ke anggota Komisi IV DPRD Ogan Ilir.
Seusai menyalurkan aspirasi tersebut, Komisi IV DPRD Ogan Ilir menyusun rekomendasi nota dinas berisi 5 poin. Rekomendasi ini juga sudah disampaikan ke Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam, saat menggelar rapat paripurna.
“Lima poin tersebut mayoritas berisi tentang tuntutan nakes yang menjadi hak mereka, dan kita wajib melaksanakannya,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Ogan Ilir Rizal Mustopa , Selasa (14/7/2020).
Para nakes tersebut menuntut hal standar, seperti ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan tambahan asupan vitamin. Serta insentif sebagai uang lelah, jika penanganan pasien Covid-19 di luar jam kerja.
Lalu poin terakhir yaitu, Komisi IV DPRD Ogan Ilir meminta Bupati Ogan Ilir mengevaluasi managemen RSUD Ogan Ilir. Karena berdasarkan keterangan Bupati Ogan Ilir, tuntutan nakes tersebut sudah disediakan.
“Itu kan artinya kurangnya komunikasi, managemen tidak bisa menyampaikan dengan benar. Jika sudah ada dan siap, apa lagi. Kok bisa mogok? Sepertinya ada miskomunikasi,” ujarnya.
Namun sayangnya, rekomendasi dari Komisi IV DPRD Ogan Ilir ini seakan ‘mandul’ dengan adanya Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Dengan Tidak Terhormat (PDTT) 109 orang nakes.
Diungkapkannya, para nakes datang ke DPRD Ogan Ilir hanya untuk menyampaikan aspirasinya saja. Dia juga tidak setuju, jika para nakes disebut menggelar aksi demonstrasi.
“Mereka menyampaikan aspirasi, tapi itu dianggap pemerintah daerah kalau mereka demo. Mereka tidak demo, memang jumlahnya banyak. Kami pun menerima perwakilannya saja cuma 10 orang, sisanya menunggu di luar,” katanya.
