Taufik Ilyas, menyatakan bahwa banyak wartawan berpendapat bahwa Aparat Penegak Hukum perlu mengawasi setiap kegiatan di Diskominfo setiap tahun.
Taufik yang merupakan Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Purwakarta ini pula menyarankan agar APH menyelidiki anggaran kerjasama iklan dan anggaran lainnya yang telah dilakukan sebelumnya.
Para awak media dan pelaku usaha media di daerah tersebut berpendapat bahwa sistem kerjasama iklan melalui e-katalog tahun ini tidak transparan dan menimbulkan kegaduhan.
Opik sapaan akrabnya menyebutkan bahwa e-katalog merupakan aplikasi belanja online yang digunakan oleh pemerintahan.
Meskipun menggunakan sistem e-katalog, masih terdapat pencairan anggaran iklan melalui agensi atau pihak ketiga.
“Kan Diskominfo itu pake sistem (e-katalog), tapi kenapa pake agensi lagi, dan itu sudah kesalahan besar, kalau mau tegas e-katalog semua, ya gak usah pake agensi-agensi lagi,” ucap Taufik.
Para wartawan dan pelaku usaha media merasa kebingungan karena minimnya informasi terkait kegiatan kerjasama tersebut.
