MATTANEWS.CO, SEKAYU (MUSI BANYUASIN)— Akurasi data menjadi penentu arah pembangunan yang tepat sasaran. Menyadari hal tersebut, Pemkab Musi Banyuasin bergerak cepat menggenjot pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara all out hingga ke tingkat desa, guna menghadirkan data berkualitas sebagai dasar pengentasan kemiskinan dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Komitmen ini disampaikan Sekda Muba, Drs. Syafaruddin MSi langsung saat memimpin rapat Persiapan Pelaksanaan Program Sensus Ekonomi Tahun 2026 di Wilayah Kabupaten Muba di Ruang Rapat Serasan Sekate, Kamis (30/04/2026).
“Ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan tugas strategis yang menentukan masa depan daerah. Kita harus serius dan all out dalam melakukan sosialisasi. Data sensus ini akan menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depan, termasuk dalam upaya pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor, serta pengawalan intensif di lapangan agar seluruh elemen masyarakat, khususnya pelaku usaha, memahami pentingnya sensus dan berpartisipasi aktif dalam pendataan.
“Jika sosialisasi tidak dilakukan secara masif dan terstruktur, maka kualitas data yang dihasilkan tidak akan optimal.
Padahal, data inilah yang akan menentukan arah kebijakan pembangunan Muba ke depan. Kita ingin data yang valid, akurat, dan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Muba, Trio Wira Dharma, menyampaikan apresiasi atas komitmen kuat jajaran Pemkab Muba beserta para camat dalam mendukung pelaksanaan sensus.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh dari Pemkab Muba. Peran OPD dan camat sangat krusial sebagai garda terdepan dalam menyosialisasikan sensus kepada masyarakat. Sosialisasi yang masif akan menentukan tingkat partisipasi dan kualitas data yang dihasilkan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis sebagai fondasi utama dalam perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis data.
“Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan sejak tahun 1986 dan digelar setiap 10 tahun sekali sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Sensus ini akan menyediakan data dasar seluruh aktivitas ekonomi, di luar sektor administrasi pemerintahan dan kegiatan rumah tangga untuk konsumsi sendiri, yang sangat penting sebagai landasan perencanaan pembangunan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa hasil sensus tidak hanya digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi basis penting dalam menghitung angka kemiskinan, memetakan struktur dan karakteristik usaha, serta menyusun direktori usaha yang komprehensif dan mutakhir.
“Selain itu, Sensus Ekonomi 2026 juga akan menghadirkan data terkait ekonomi digital dan ekonomi lingkungan, yang saat ini menjadi isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan penuh dari OPD dan para camat untuk bersama-sama menggerakkan sosialisasi secara masif hingga ke lapisan masyarakat terbawah,” tegasnya.
Trio juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya pelaku usaha, untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang jujur, lengkap, dan akurat.
“Dengan kolaborasi yang kuat antara BPS dan pemerintah daerah, kami optimis Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan sukses dan menghasilkan data berkualitas tinggi, sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, inklusif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
