MATTANEWS.CO, OKI – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk balita di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) kembali menuai sorotan. Bukan hanya karena menu yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan anak usia dini, tetapi juga lantaran distribusi makanan sempat terhenti selama satu hari pada 8 Juni 2026 dengan alasan dana operasional dari pemerintah pusat belum diterima.
Dua persoalan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas tata kelola program yang digadang-gadang menjadi ujung tombak perbaikan gizi masyarakat itu.
Berdasarkan dokumentasi menu yang diterima balita di wilayah layanan SPPG Terate SP Padang, paket makanan yang dibagikan umumnya terdiri dari nasi, ayam, tahu, sayuran, buah, hingga sejumlah makanan olahan. Sekilas menu tersebut terlihat memenuhi unsur karbohidrat, protein, dan vitamin.
Namun jika dicermati lebih jauh, susunan menu tersebut justru lebih menyerupai porsi konsumsi anak sekolah dasar dibandingkan balita.
Padahal kebutuhan gizi balita tidak hanya diukur dari kelengkapan jenis makanan. Usia dini membutuhkan perhatian khusus terhadap tekstur makanan, ukuran porsi, metode pengolahan, variasi protein hewani, hingga kecukupan mikronutrien yang berperan penting dalam masa pertumbuhan.
Dari sejumlah menu yang beredar, hampir tidak terlihat perbedaan signifikan antara makanan yang diberikan kepada balita dan siswa sekolah. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa penyusunan menu dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik kelompok usia penerima manfaat.
Jika benar demikian, maka yang terjadi bukan lagi sekadar persoalan teknis dapur, melainkan kegagalan memahami tujuan utama program itu sendiri. Sebab MBG bukan program bagi-bagi makanan, melainkan intervensi gizi yang dirancang berdasarkan kebutuhan biologis setiap kelompok sasaran.
Persoalan semakin mengemuka ketika distribusi makanan diketahui sempat dihentikan pada 8 Juni 2026. Alasan yang disampaikan adalah dana operasional dari pusat belum diterima.
Penghentian tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Sebagai program nasional yang dirancang berjalan setiap hari secara berkelanjutan, semestinya terdapat mekanisme antisipasi ketika terjadi keterlambatan pencairan anggaran. Terlebih sasaran program adalah kelompok rentan yang bergantung pada keberlanjutan asupan makanan bergizi.
Bagi balita, jeda layanan satu hari bukan sekadar persoalan administrasi. Program ini dibangun atas prinsip kontinuitas. Ketika distribusi terputus, tujuan menjaga kecukupan gizi harian otomatis ikut terganggu.
Di sisi lain, penghentian distribusi juga membuka ruang pertanyaan mengenai penggunaan anggaran pada hari ketika makanan tidak disalurkan. Jika alokasi biaya tetap tersedia sementara pelayanan tidak berjalan, maka diperlukan penjelasan terbuka mengenai mekanisme pengelolaan dana pada hari tersebut.
Ketua Lembaga Investigasi Korupsi (LIDIK), Weli Tegalega, menilai kondisi ini layak menjadi bahan evaluasi menyeluruh. Menurut dia, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari banyaknya paket makanan yang dibagikan.
“Program ini sangat baik dan harus didukung. Namun pelaksanaannya harus profesional. Jangan sampai menu yang diberikan tidak sesuai kebutuhan balita, lalu distribusi makanan juga terhenti karena persoalan operasional. Yang menjadi korban adalah masyarakat penerima manfaat,” kata Weli.
Sorotan terhadap SPPG Terate kini mengarah pada efektivitas pengawasan yang seharusnya melibatkan pengelola SPPG, tenaga ahli gizi, hingga Satgas MBG. Sebab munculnya menu yang dinilai tidak sesuai sasaran serta terhentinya distribusi makanan menunjukkan adanya celah yang seharusnya dapat dideteksi lebih awal.
Publik berhak mengetahui bagaimana standar penyusunan menu balita ditetapkan, siapa yang melakukan verifikasi kualitas makanan, serta mengapa distribusi bisa terhenti hanya karena kendala operasional.
Sayangnya, transparansi yang seharusnya menjadi fondasi pengelolaan program justru belum terlihat. Permintaan konfirmasi yang telah disampaikan kepada pihak SPPG Terate hingga kini tidak memperoleh tanggapan.
Sikap bungkam tersebut semakin memperkuat pertanyaan publik. Sebab tanpa keterbukaan informasi, sulit memastikan apakah makanan yang disalurkan benar-benar disusun berdasarkan standar gizi balita atau sekadar memenuhi target jumlah paket distribusi.
Program MBG sejatinya lahir untuk menekan masalah gizi dan meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak. Namun tujuan mulia itu berisiko melenceng apabila pelaksana di lapangan hanya berorientasi pada penyaluran makanan tanpa memastikan kualitas gizi yang terkandung di dalamnya.
Ketika menu balita diperlakukan sama dengan menu anak sekolah dan distribusi bahkan dapat terhenti karena persoalan operasional, maka yang dipertaruhkan masa depan anak-anak.
