Temuan Maladministrasi Pemerintah Desa Warnai Tulungagung Selama 2022

MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG– Inspektur Kabupaten Tulungagung Drs. Tranggono Dibjoharsono, M.M., menyebut sepanjang tahun 2022 pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap 52 Pemerintah Desa.

Pernyataan ini dikatakan oleh Tranggono pada saat dikonfirmasi awak media di ruang kantornya, Jumat (6/1/2023).

“Tahun 2022, hasil pemeriksaan dilakukan oleh Inspektur Pembantu (Irban) terhadap 52 Desa, hasilnya ada 386 temuan baik itu maladministrasi dan laporan pengelolaan keuangan,” ucap Mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung didampingi Plt Sekretaris Subianto.

“Temuan tersebut lebih didominasi dari maladministrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa,” imbuhnya.

Dia menambahkan dari hasil pemeriksaan terhadap laporan pengelolaan Pemerintah Desa sepanjang tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, justru maladministrasi angkanya melambung tinggi.

“Benar, ada penurunan tahun 2022 untuk laporan pengelolaan keuangan Pemdes dibawah 20 juta,” tambahnya.

“Secara terperinci 386 temuan itu, dari Irban I ada 138 temuan, Irban II ada 133, Irban III ada 70, sedangkan Irban IV ada 45,” sambungnya.

Lebih lanjut Tranggono menjelaskan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Irban sejumlah 386 temuan, sudah dalam tahap penyelesaian ada 379, sedangkan 7 lainnya masih belum selesai.

Bacaan Lainnya

“Jadi, dari 386 hasil temuan sudah rampung ada 379 sedangkan 7 lainnya masih belum selesai. Hal itu, agar segera ditindaklanjuti,” terangnya.

“Semisal, dari hasil pemeriksaan kami itu pada sebuah Desa ada 9 temuan, kemudian ditindaklanjuti 5, sedangkan 4 belum agar segera ditindaklanjuti,” imbuhnya.

“Kami meminta pada Camat agar melakukan pembinaan sekaligus pengawasan. Sebenarnya, apakah desa itu tidak bisa membuat tindak lanjut dari temuan kami atau mungkin desa enggan membuat,” kata Tranggono menambahkan.

Adapun contoh maladministrasi, lebih dalam Tranggono memaparkan terkait undangan rapat yang dilaksanakan oleh Desa paling banyak hasil temuan dalam pemeriksaan.

“Misal, undangan rapat di desa harus ada notulen hasil rapat dan nota pembelian mamin. Tapi, secara administrasi ada kekurangan seperti daftar hadir tidak lengkap atau belum membuat notulen tidak lengkap,” paparnya.

“Kalau dari sisi laporan keuangan terkait rapat ada undangan 100 orang mungkin ada mamin berlebih semisal 15.000 melebihi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), yang seharusnya hanya 10.000 maka yang 5.000 per berapa undangan itu harus dikembalikan,” sambungnya.

“Sebenarnya untuk HSPK sudah ditetapkan oleh Kabupaten, namun demikian Desa juga boleh menentukan sendiri asalkan sesuai mekanisme dan dilengkapi berita acara,” tandasnya.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait