Namun diakuinya, SDM KESDM yaitu aparat inspektur tambang di daerah, mendapatkan gaji dari pemerintah namun dana operasionalnya belum ada. Untuk memaksimalkan kontribusi SDM KESDM di daerah untuk mengejar PNBP, dia berjanji akan menggerakkannya di Inspektorat Jendral KESDM.
Salah satunya yaitu kucuran dana dari Komisi 7 DPR RI sebanyak Rp200 juta, yang tahap awal baru dicairkan sebesar Rp100 juta. Dana ini digunakan untuk mengawasi PNBP. Untuk itu, Inspektorat Jenderal KESDM akan melibatkan semua SDM-nya, yang berkaitan dengan pengawasan.
Tidak hanya emngawasi PNOB tapi juga subsidi dan peralatan publik dari KESDM yang diberikan ke masyarakat langsung. Seperti Jargas, sumur bor dan lainnya.
“Inspektur tambang representatif dari KESDM, akan dididik mewakili KESDM. Tidak hanya minerba, tapi juga minyak dan gas (migas), termasuk mengawasi bencana seperti gunung api,” katanya.
Dengan workshop ini, lanjutnya, inspektur tambang harus mempunyai kemampuan memadai untuk pengawasan SDA di daerah dinasnya.
