Tranformasi Media Kontra Oligarki ke Propaganda Politik Melalui Kerja Influencer

Penulis : Mirnawati

Mahasiswi Magister Ilmu Politik dan Pemerintahan
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Media telah dijadikan alat oleh para pemilik kepentingan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah direncanakan. Seperti yang dikatakan oleh Ross Tapsell (2019) dalam bukunya yang berjudul Kuasa Media di Indonesia (Kaum Ologarki, Warga dan Revolusi Digital) mengatakan bahwa pemerintah berupaya untuk melakukan kontrol terhadap media melalui regulasi yang diterbitkan, padahal pada dasarya kepentingan penguasa nampak jelas ditujukan oleh pemilik media.

Selain melahirkan kekuasaan para pemilik media (konglomerasi), para pemodal media ini juga sudah menguasai infrastruktur dan resource yang tidak hanya pada satu media, tapi juga bertambah seperti, surat kabar, media online, dan radio.

Akibat dari konglemerasi media yang dimiliki oleh para oligarki, munculnya media alternatif untuk melawannya. Media alternatif yang di maksud adalah media yang tanpa intensi untuk menjadi komersil.

Tapsell juga membagi dua kategori media alternatif yakni media non oligarki dan media kontra oligarki. Pembagian ini terjadi karena sering sekali media alternatif non oligarki akhirnya dibeli oleh konglomerat digital karena gagal mencapai kestabilan finansial. Sedangkan media alternatif kontra oligarki adalah media yang berhubungan dengan kepemilikan pribadi seperti, FB, Twitter, Ig, Youtube, dll. Akan tetapi dengan kemajuan teknologi yang begitu masif media alternatif kontra oligarki ini juga dapat dimanfaatkan oleh para pemilik modal dengan cara memakai influencer untuk melancarkan tujuan yang telah dibuat.

Seperti yang dipaparkan oleh Jonathan Ong dan Jason Cabanes mengidentifikasi tiga tipe aktor dalam jaringan salah satunya adalah influencer digital.

Influencer, itulah sebutan yang sering kita dengar beberapa tahun belakangan ini. Influencer dapat diartikan sebagai individual yang memberikan ataupun mempunyai pengaruh luas pada masyarakat. Kata influencer bisa diberikan untuk seorang selebritis, tokoh publik, youtuber, blogger, artis instagram ataupun tiktok dan masih banyak yang lainnya. Selain itu juga dalam perkembangan media kontemporer, influencer juga bisa dikatakan sebagai netizen karena influencer juga termasuk kategori warga internet, tetapi penulis menganalogikan influencer adalah bosnya ‘netizen’ yang di mana bisa mempengaruhi opini publik penguyuban internet. Hadirnya fenomena influencer ini memberikan kemudahan untuk melakukan promosi kerena influencer biasanya memiliki banyak followers di akun media sosialnya.

Bacaan Lainnya

Namun ada juga influencer yang jumlahnya tidak terlalu banyak akan tetapi tetap memberikan pengaruh pada banyak orang. Penggunaan influencer sebagai sarana promosi bisa dibilang mendapatkan hasil positif karena kekuatan seorang influencer memang terletak pada pengaruhnya untuk menggiring opini publik ke dalam suatu peristiwa. Hal inilah yang membuat seorang pembisnis menggandeng influencer untuk mempromosikan produknya.

Kehadiran Influencer dan dampaknya bagi penikmat. Melihat keefektifan dari penyebaran infomasi melalui media sosial yang begitu masif, Influencer bukan hanya digunakan oleh seorang pembisnis saja. Kehadiran influencer ini juga dimanfaatkkan oleh para politikus yang mempunyai kepentingan untuk menaikkan elektabilitas.

Jadi influencer bukan hanya sarana pemasaran produk tapi juga sebagai instrumen marketing politic. Menurut Kotler (1999) mengatakan konsep political marketing merupakan suatu penggiatan pemasaran untuk menyukseskan kandidat atau partai politik dengan semua aktivitas politiknya melalui kampanye program pembangunan, perekonomian atau kepedulian sosial. sedangkan menurut Cangara (2009) pemasaran politik adalah penyebarluasan informasi tentang kandidat, partai, dan program yang dilakukan oleh aktor-aktor politik melalui saluran-saluran komunikasi tertentu yang ditujukan kepada sasaran tertentu dengan tujuan mengubah wawasan, pengetahuan, sikap, dan perilaku para calon pemilih sesuai dengan keinginan pemberi informasi.

Penggunaan influencer dalam kampanye mulai dimanfaatkan oleh tim kampanye Pilgub Jakarta tahun 2012 khususnya dari barisan Jokowi dan Ahok dan lebih sistematis sejak Pilpres 2014 untuk mempromosikan kandidat di media sosial.

Keberhasilan influencer dapat dilihat dari salah satu penelitian yang dilakukan oleh Asnawi (2018) mengenai strategi marketing yang digunakan oleh Anis dan Sandi pada Pilpres 2017 adalah pass marketing yang berarti suatu strategi yang berupaya untuk menjadikan individu atau kelompok sebagai influencer yang mempengaruhi opini pemilih di DKI Jakarta. Terdapat tiga hal strategi yang dilakukan oleh Anis dan Sandi diantaranya yaitu mengunjungi kediaman BJ. Habibie guna meminta izin, nasihat dan wejangan mengenai pencalonannya di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Mendatangi markas FPI, berdiskusi dengan Habib Rizieq Shihab mengenai masalah keumatan yang ramai selama Pilkada. Hal ini mengakibatkan naikknya dukungan umat Islam kepada Anis-Sandi. Program Prabowo Menyapa adalah strategi yang digagas oleh Tim Roemah Djoeang guna mengkat kembali pemilih Prabowo agar memilih Anies-Sandi. Campur tangannya Prabowo juga menjadi faktor yang menentukan karena elektabilitas dan popularitasnya di Jakarta menopang suara Anies-Sandi.

Bukan hanya perihal kampanye, menurut Yatun Sastramidjaya dan Wijayanto (2022) sebelum pandemi Covid melaanda Indonesiaa pada 25 Februari 2020, Jokowi mengalokasikan sebesar 298,5 miliar utuk mempromosikan pariwisata mancanegara ke Indonesi, termasuk 72 miliar untuk influencer dan hubungan media.

Pada saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada 2 Maret 2020 dan kebijakan new normal dideklarasikan, muncul kekhawatiran Jokowi terhadap ekonomi Indonesia yang stagnan akibat pandemi. Sesudah kebijakan normal baru diumumkan para influencer dan buzzer bertugas untuk menfokuskan pada peningkatan kekhawatiran publik tentang ancaman PHK massal dan meluasnya pengangguran jika bisnis tidak diizinkan untuk segera melanjutkan aktivitasnya.

Selain itu juga pad agustus 2020 influencer direkrut untuk menyebarkan tagar #Indonesiabutuhkerja. Tanpa menyebut RUU, tagar tersebut dikaitkan dengan cerita mengharukan tentang kesulitan ekonomi yang dialami selama pandemi. Namun tidak berselang lama muncul reaksi di media sosial mengejek para influencer dan secara terang-terangan mempermalukan mereka karena ‘mengantongi uang rakyat’.

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya influencer mempunyai peran yang sangat strategis dalam menaikkan elektabilitas baik itu elektabiltas partai, lembaga, bahkan kandidat yang mencalonkan diri baik tingkap daerah/kota/provinsi/ nasional, ditambahlagi dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang terkoneksi ke internet. Berdasarkan survei APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) jumlah penduduk terkoneksi internet 2021-2022 berjumalah 210 juta jiwa dari total jumlah populasi 272,7 juta penduduk Indonesia tahun 2021.

Jumlah pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan, hingga saat ini jumlah pengguna internet nasional tahun 2021-2022 sudah melonjak sebesar 77,02 persen, naik sekitar 4 persen dibanding tahun 2019-2020 sebesar 73,70 persen (Survei APJII 2022).

Dalam teori ketergantungan sistem media dijelaskan bahwa semakin seseorang bergantung pada pemenuhan kebutuhan oleh penggunaan media, maka semakin penting peran media dalam kehidupan seseorang dan oleh karena itu semakin besar pengaruh media tersebut (Baran & Davis, 2006). Jadi ketika publik bergantung pada media sosial di mana tidak hanya sebagai jalur komunikasi namun sebagai bagian yang memiliki manfaat dari proses komunikatif, maka makin banyak pula nilai dan pengaruh yang akan dimiliki oleh media-media sosial tersebut.

Kenaikan jumlah pengguna internet nasional lebih mempermudah influencer untuk bekerja di media yang mereka gunakan dalam melakukan promosi beberapa diantaranya instagram, facebook, tiktok, twitter dan lain sebagainya. Dikutip dari Pew research yang mamaparkan bahwa pengguna media sosial berusia dibawah 30 tahun telah mendorong teman-temanya sesama pengguna media sosial untuk mengambil action atas masalah yang mereka anggap penting dan bermakna.

Sehingga banyak pengguna media sosial mengungkapkan perspektif yang mereka miliki di media sosial yang dipunya. Istilah ini juga sering disebut dengan ‘ expressive attentives’. Sesuai penelitian yang dilakukan YouGov dan Magister Politic Management Univ. George Washington, perhatian ekspresif hampir empat kali lebih mungkin untuk mengungkapkan bahwa mereka telah mendatangi protes baru-baru ini dibandingkan dengan rata-rata orang dari afiliasi partai terkait. Hampir 95% perilaku ekspresif mengatakan mereka akan “pasti memilih” dibandingkan dengan sekitar 83% untuk rata-rata perorangan dengan afiliasi partai yang sama.

Pew research menyatakan hampir sepertiga dari pria berusia 18 hingga 29 tahun telah belajar di jejaring sosial sehingga mengubah perspektif mereka tentang suatu masalah. Sementara itu juga, ditemukan bahwa lebih dari 80% tweet dibuat oleh 10% pengguna paling aktif.

Dari hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa banyak kalangan anak muda mempelajari sebuah masalah melalui jejaring sosial. Padahal seperti yang diketahui apa yang diekspresikan di media sosial belum tentu sesuai dengan apa yang ada secara empirik. Terkhusus untuk pengguna media sosial yang menyukai publik figur tertentu akan lebih baik tidak langsung begitu percaya dengan apa yang disampaikan. Sebagai pengguna yang baik dan penerima informasi, disarankan untuk mencari tau kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh para influencer, bisa melalui media berita terpercaya, lembaga-lembaga terpercaya, bahkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan agar tidak merasa terjebak jika dalam suatu hal ada kejadian yang tidak mengenakkan, sehingga hal ini bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.

Referensi :

Gazali, Efendi. 2004. Interaksi Politik dan Media: Dari Komunikasi Politik ke Politik Komunikasi, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia.
Irzal, Asnawi. STRATEGI MARKETING POLITIK (Studi Atas Kemenangan Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018
Sastramidjaja, Yatun L. M., dan Wijayanto. Cyber troops, online manipulation of public opinion and co-optation of Indonesia’s cybersphere. Singapore : ISEAS-Yusof Ishak Institute, March 2022
Laksono, Puji. 2019. Kuasa Media dalam Komunikasi Politik, Jurnal Al-Tsiqoh (Dakwah dan Ekonomi). Institut Pesantren KH. Abdul Chalim
Tapsell, Ross. 2019. Kuasa Media di Indonesia : Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital. Serpong : CV. Marjin Kiri.

https://apjii.or.id/content/read/39/559/Laporan-Survei-Profil-Internet-Indonesia-2022.(*)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait