Reporter : Adi
PALEMBANG, mattanews.co – Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang ke 15. Membahas mengenai jawaban Walikota Palembang terhadap pemandangan umum fraksi -fraksi. Serta pembacaan nama-nama yang duduk di panitia khusus V, VI dan VII.
“Tidak ada kenaikan dalam pembayaran air di PDAM. Tarif yang dibebankan oleh pemerintah sudah sesuai dengan tarif pada umumnya,” jelas Walikota Palembang saat Rapat Paripurna saat menyatakan jawaban atas pemandangan umum fraksi, Senin (21/9).
Sebenarnya tarif PDAM tidak mengalami peningkatan. Hanya saja pada saat pandemi tidak dilakukan pengukuran pada bulan 4 sehingga. Pada bulan berikutnya di hitung dan di cek banyak pelanggan yang melakukan pemakaian air lebih banyak dari biasanya.
Selain itu ada juga mengenai tarif parkir. Dimana tidak sesuai menarik restribusi parkir liar. Mobil sebesar RP 2000 dan motor sebesar Rp 1.000. agar masyarakat bisa melaporkan secara resmi. Nantinya bisa ditindaklanjuti oleh pihak berwajib.
“Masyarakat jangan takut jika ada oknum yang mengambil restribusi lebih dari Perda maka akan kami lakukan sanksi,” jelas dirinya.
Ada juga pemasangan sebanyak
28ribu lebih jaringan gas rumah tangga. Serta kedepannya akan ditambah lagi sambungan gas kerumah rumah warga.
Lebih jauh ia berkata, agar setiap kepala OPD dapat hadir langsung saat rapat komisi di DPRD Kota Palembang tanpa wakil. Apabila kepala OPD masih menggunakan wakil saat rapat komisi dan rapat lainnya di DPRD. Maka kepala OPD tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi pihaknya.
“Saya akan mengevaluasi kepala OPD yang kedapatan berdalih tidak hadir saat rapat di DPRD,” tegas dirinya.
Selain itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Zulinto SPd MM mengatakan, untuk pengangkatan kepala sekolah secara definitif dalam waktu dekat akan dilakukan. Ada sedikitnya sebanyak 40 kepala sekolah SD dan SMP akan dilantik. Tapi hal tersebut juga masih kurang sebab saat ini sendiri masih ada sekitar 36 plt. Setelah ke 40 kepala sekolah itu semua dilantik.
Kepala sekolah yang dilantik tentunya harus memiliki sertifikat pelatihan dari LP2KS Solo. Tentunya setelah mendapatkan sertifikat juga menunggu persetujuan dari Kemendikbud. Syarat lainnya juga masa kerja dan umur. Ada yang masih muda tetapi terampil. Ada juga yang sudah siap tapi sudah lewat umurnya.
“Kami masih menunggu jawaban dari pihak Kemendikbud untuk melakukan pelantikan kepala sekolah ini,” jelas dirinya.
Sementara itu kepala Dinas PUPR Kota Palembang Bastari Yusak MT mengatakan, untuk pembangunan jalan ada dibeberapa titik seperti jalan suka bangun dua , jalan Siarang. Sedangkan untuk perbaikan drainase sendiri dilaksanakan disungai bendungan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi banjir, genangan air di jalan dan juga memperlancar lalu lintas di jalan protokol.
“Hampir semua program sudah kita laksanakan baik mengunakan dana anggaran awal. Maupun dana perubahan saat Paripurna di DPRD,” ungkapnya.
Sementara itu wakil Ketua DPRD Kota Palembang HM Ali Syakban SH MSi, mengatakan untuk pembangunan jalan Suka Bangun II sudah dianggarkan oleh pihak disetujui oleh DPRD. Tapi akibat pandemi covid-19 saat ini maka pengerjaan jalan tersebut sempat terhambat. Awalnya anggaran untuk perbaikan jalan itu sendiri sebesar 8 M.
Tapi karena pemotongan anggaran maka pengerjaan jalan di Suka Bangun II tahun ini hanya sebesar 4 M saja.
“Mengenai teknis pelaksanaan semua diserahkan kepada pihak PU. Sedangkan kami hanya mengawal dan mengesahkan saja,” katanya.
Editor : Chitet
