MATTANEWS.CO,FAKFAK – Dinas Pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) melaksanakan kegiatan sosialisasi Pengarusutaman Gender (PUG) termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di ruang rapat Distrik Fakfak Barat, Senin, (31/5/2021).
Kegiatan dibuka oleh kepala Distrik Fakfak Barat Muhammad Ilham Nurdin, S.STP, M.Si dengan melibatkan peserta yang terdiri dari kepala kampung, aparat kampung dan para pegawai Distrik di Fakfak Barat.
Hadir sebagai narasumber dalam kegitan tersebut diantaranya Ibu Lina Surjani SH, MM selaku Kepala dinas DP3AP2KB dan Ibu Dra. Sulami selaku kepala Bidang (Kabid) pengarusutaman Gender dan pemberdayaa perempuan.
Lina Surjani SH, MM lebih awal dalam pemaparan materinya terkait gender, menjelaskan bahwa, gender adalah peren peran sosial yang dikontruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab dan kesempatan laki – laki dan perempuan yang diharapakan masyarakat agar peran peran sosial tersebut dapat dilakukan oleh keduanya ( laki-laki dan perempuan).
“Jadi gender itu perbedaan antara perempuan dan laki- laki dalam peran, fungsi, hak, perilaku yang dibentuk oleh budaya dan ketentuan sosial budaya setempat,” katanya.
“Gender juga bukanlan kodrat yang telah ditentukan, melainkan gendre dibuat oleh manusia, yang bisa dipertukarkan dalam peran dan relatif,” lanjutnya.
Lebih lanjut dijelaskan Lina Surjani bahwa, ketimpangan Gender itu terjadi berdasarkan data statistik Rasio Gini yang dudukung oleh persepsi masyarakat.
“Rasio Gini itu suatu ukuran ketimpangan yang memiliki kisaran nilai antara 0 dan 1, semakin tinggi nilai rasio gininya semakin tinggi tingkat ketimpangan,” ujarnya.
Kata Dia, Ketimpangan secara ekonomi hanyalah salah satu dari jenis ketimpangan dan merupakan jenis ketimpangan yang paling sering diukur, namun ketimpangan juga meliputi dimensi kesejahteraan lainnya seperti, pendidikan, kesehatan, partisipasi politik dan sebagainya.
Selain itu, Lina Surjani juga mengungkapkan, antara kaya dan miskin adalah salah satu faktor terjadinya diskriminasi atau ketimpangan Gender yang menjadi ekses pembangunan yang dijalankan selama ini.
“Adapun macam-macam faktor diskriminasi yang ada sejak lahir dan ada yang bentuknya sosial yang meluputi, Gender, Ras, Etnus, Agama, status/kelas ekonomi sosial, umur, lokasi geografis dan kemampuan berbeda (disability),” tandasnya.
Dikesempatan itu , Dra.Sulami selaku narasumber dalam sosialisasi tersebut mengungkapkan, pengarusutaman gender (PUG) adalah startegi pembangunnan yang dibuat untuk dilaksanakan lebih cepat.
“Jadi PUG itu wajib dilaksanakan oleh kementerian, Lembaga, daerah, ” katanya.
Sedangkan untuk penganngaran reponsif gender ( PPRG ) itu adalah perhatian yang konsisten dan sistematis antara perempuan da laki-laki dalam hal perbedaan kebutuhan.
“Jadi penganggaran reponsitif gender jender itu bukan sesuatu yang aneh ataupun penambahan anggaran untuk perempuan, melainkan lebih kepada kesetaraan dalam pembangunan,” ungkapnya.
Kabid Pengarusutaman Gender dan pemberdayaan perempuan itu berharap agar adanya kesamaan persepsi tentang PUG dan Gender.
“Gender bukanlah perempuan, melainkan hanyalah perbedaan peran,” ungkapnya.
“Peran itu bisa ditukar tukar dan tidak berifat mutlak, manakalah perempuan menggantikan peran laki laki disaat kepalah leluarga meninggal dunia,” sambungnya.
Selain itu, dirinya juga menjelaskan terkait fenomena PUG dan PPRG yang selama ini belum berjalan, hal demikian dikarenakan belum adanya pandangan atau persepsi yang sama tentang Gender, karna kebutuhan laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda.
Ia berharap agar adanya pembentukan vokal point disetiap opd dalam mendukung percepatan pembangunan yang responsif gender.
“Kepada setiap Distrik juga diharapkan agar dapat membentuk vokal point untuk dapat mengetahui pelaksanaan pengerustamaan gender (pug), direfleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG),” harapnya.
Diketahui, pelakasnaan kegiatan sosialisasi ini sudah mulai dilaksanakan dibeberapa Distrik sejak tanggal 27 mei, dan rencananya akan dilanjutkan ke 6 Distrik lainnya.
Adapun yang hadir dalam mendampingi Kepala dinas Lina Surjani SH.MM dan Kabid Dra.Sulami adalah Lintje , A Mayor SE, selaku Kepala seksi pengarusutaman Gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi dan Ruhasni Azis Karim, SE , selaku Kepala seksi Pengarusutaman gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, Politik dan hukum serta beberap staf lainnya.
