MATTANEWS.CO, TULUNGAGUNG – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tulungagung menyampaikan siap berkoordinasi bersama Pemerintah kabupaten mewujudkan Tulungagung Berprestasi.
“Pada prinsipnya yang pertama sifatnya kulonuwun (Permisi red.) mulai hari ini siap untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dalam mewujudkan Tulungagung Berprestasi,” kata Kepala BPN Kabupaten Tulungagung H.Tulus Susilo, S.H.,M.H., kepada awak media usai mengikuti vidcon Percepatan Sertifikasi dan Pengamanan Aset Pemerintah daerah bersama Komisi Pemberantas Koropsi di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Kamis (5/8/2021).
“Selanjutnya bukan koordinasi saja, bahkan hari ini kita menerima hibah dari Pemkab Tulungagung berupa alat scanner sekaligus penyerahan sertifikat aset tersebut,” imbuhnya.
Mantan Kepala BPN Kabupaten Poso Sulawesi Tengah ini menambahkan, pada prinsipnya dalam koordinasi tersebut pihaknya sebatas menerima bola, untuk selanjutnya kita daftarkan.
Namun meski demikian, justru kami akan membuat suatu kerjasama berapapun yang akan kita terima selanjutnya kami akan memilah-milah.
“Tadi, Pak Bupati Maryoto Birowo sampaikan sekira 600-an padahal itu dari jumlah 1209. Dari jumlah tersebut kami akan lakukan kerjasama, dan akan kita pilah baik berupa dokumen yang lengkap, belum lengkap maupun belum ada dokumennya sama sekali,” tambah Tulus.
“Kami punya cara cara tersendiri yang lengkap kami dahulukan dan belum lengkap harus dilengkapi yang belum ada dokumen kita ciptakan bareng (Bersama red.) sepanjang itu sudah ada register aset, kami selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang di BPN itu berkewajiban bahwa aset perlu dipelihara apalagi pendampingan dari KPK,” sambungnya.
Ia menjelaskan, dilaksanakan video conference terkait percepatan sertifikasi dan pengamanan aset Pemerintah daerah bersama Komisi Pemberantas Koropsi (KPK) di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso.
“Jadi begini, rapat koordinasi dari KPK sebagai pendampingan yang diikuti Ibu Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, seluruh Kepala BPN se-Jawa Timur, 34 Kepala daerah Kota dan Kabupaten Jawa Timur.
“Iya benar, bersama Pak Bupati Maryoto Birowo bersama Sekda Tulungagung Drs.Sukaji mengikuti secara daring dari Pendopo,” imbuhnya.
Rapat koordinasi tersebut menargetkan Tahun 2021 hingga 2023 harus tuntas 100 persen tanah aset Pemkab yang sudah ada register dan sudah terdaftar.
Lebih lanjut Tulus memaparkan, adanya skala prioritas, seperti pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan ini sudah kami sampaikan kepada Kakanwil BPN Jawa Timur.
“Salah satu prioritas kepada tahapan per tahun terkait pelaksanaan PTSL. Kami bersyukur dengan adanya pelaksanaan tersebut bukan hanya tanah masyarakat tapi juga tanah aset tanah Pemerintah kabupaten, aset tempat ibadah, maupun yang ada di Desa itu bisa disertifikatkan, baik itu berupa hak milik, hak pakai, hak guna bangunan maupun yang lainnya,” paparnya.
“Begini, setiap tahun dari BPN dalam pelaksanaan PTSL kemampuan itu tidak ada, berapa itu kami terima akan segera diselesaikan dan jumlah tidak ada, namun demikian itulah tantangan buat kami,” sambungnya.
Kepala BPN Kabupaten Tulungagung mengungkapkan pelaksanaan PTSL untuk tahun 2021 dari target 53.000 bidang baru diselesaikan sekira 35 persen.
“Jadi begini, walaupun saya baru datang (Kepala BPN baru red.) melihat dari data yang ada dari 53.000 bidang baru diselesaikan 35 persen. Bahkan kami ditantang oleh Kakanwil BPN Jawa Timur sesuai target pada bulan 11 (November red.) sebagai bahan perbandingan, masa hanya persentase saja,” ungkap Tulus.
“Ia akui, kalau pengukuran sudah 99 persen, namun demikian masalah sertifikat masih menunggu dokumen dari masyarakat istilahnya Pengumpulan data pertahanan (Puldatan),” imbuhnya.
“Insya Allah, kerjasama bersama Pak Bupati melalui Kecamatan dan Desa agar masyarakat digebrak gebrak,” tandasnya.
