BERITA TERKINI

Sidak Dinas Pendidikan, Ketua Komisi A DPRD Tulungagung Usulkan GTT Masuk Prioritas PPPK

×

Sidak Dinas Pendidikan, Ketua Komisi A DPRD Tulungagung Usulkan GTT Masuk Prioritas PPPK

Sebarkan artikel ini
Komisi A DPRD Tulungagung saat sidak pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Kamis (27/1) Foto:Doc Humas/mattanews.co

MATTANEWS.CO, TULUNGAGUNG – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung, Gunawan mengusulkan agar Guru Tidak Tetap (GTT) mengisi formasi untuk perekrutan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal itu diungkapkan pada saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, Kamis (27/1/2022).

“Jadi begini, sebagai mitra kerja komisi A, kita usulkan agar Disdikpora mengusulkan GTT diprioritaskan dalam formasi perekrutan guru ASN PPPK,” kata Gunawan di ruang kerja Komisi A DPRD Tulungagung.

Selain itu, ia menambahkan, dalam kunjungan ke Disdikpora Tulungagung menyampaikan beberapa hal terkait program sekolah gratis dengan sasaran kepada anak didik yang kurang mampu.

“Kita sampaikan contoh perubahan program terkait anak didik, terutama bagi yang tidak mampu apakah betul-betul tepat sasaran,” tambah Legislator Dapil 1 Partai Gerindra itu.

“Progresnya sejauh mana, apakah benar sudah dikawal agar kemudian hari tidak terjadi keteledoran sehingga bisa menimbulkan gejolak kemudian hari,” imbuhnya.

“Alhamdulilah berjalan lancar,” kata Gunawan mengutip ucapan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, Rahardian Puspita Bintara, S.E., M.Si., itu.

Lebih lanjut Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, pihak Disdikpora mengusulkan perekrutan GTT menjadi PPPK sudah menyampaikan kepada Bupati Tulungagung.

Menurutnya, untuk GTT bilamana dalam formasi segera diusulkan sebanyak-banyaknya, merupakan keharusan.

“Nanti sesuai kemampuan APBD dan kita yang ada di legislatif (Banggar.red) akan memperjuangkan hal itu,” terangnya.

“Selain itu, untuk GTT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kita dorong juga, kasihan satu bulan terima honor 100.000 rupiah,” sambungnya.

Ketua Komisi A menekankan agar Disdikpora bisa mengawal pendidikan sesuai visi misi Bupati. Jangan sampai terjadi gejolak seperti yang kemarin itu.

“Pada intinya, kita himbau kepada mitra komisi ini agar secara betul-betul mengawal sekolah gratis, dan kita akan suport hal tersebut,” tukasnya.