MATTANEWS.CO, SULBAR – Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik menerima audiensi sejumlah mahasiswa gabungan beberapa organisasi, di Mamuju, Minggu (28/8/2022).
Akmal mengatakan, karena keterbatasan menjangkau masalah maka pemerintah butuh mahasiswa untuk menampung aspirasi masyarakat.
“Menyikapi setiap masalah tentu butuh proses dan kolaborasi berbagai pihak, saya harap melalui dialog ini kita bisa menyikapi masalah di daerah,” katanya.
Beberapa masalah yang menjadi diskusi itu terkait industri di Sulbar termasuk di Kalumpang, akses jalan ke Kalumpang, RT/RW Sulbar yang belum jelas dan penanganan pasca gempa 21 Januari yang mengelola bantuan dari masyarakat se- Indonesia.
“Kemudian progres data desa presisi, reklamasi di Labuan Rano Tapalang Barat, konflik agraria di Pasangkayu, pemanfaatan rumah singgah Bala-Balakang dan masalah nelayan di Mamuju serta evaluasi kinerja OPD,” ujarnya.
Menurutnya, dari sekian masalah itu beberapa telah mendapat solusi seperti persoalan rumah singgah Balabalakang. Dia akan memerintahkan Disdikbud Sulbar segera menyerahkan kunci kepada pengelola rumah singgah, untuk digunakan para peserta didik di Mamuju.
“Informasi dari para mahasiswa ini akan menjadi bahan mengkroscek kinerja OPD, seperti tindak lanjut manfaat dana bantuan untuk korban gempa,” bebernya.
Terkait informasi Rp4 M lebih sumbangan masyarakat mengalir ke sejumlah OPD tanpa realisasi, Akmal menegaskan segera memanggil OPD tersebut.
“Soal rehabilitasi rekonstruksi rumah rusak kami masih menunggu respon BNPB terkait surat yang kami layangkan, surat itu intinya meminta penanganan rumah rusak ringan dan sedang tak dibebankan ke daerah karena minimnya keuangan,” paparnya.
Diterangkannya, untuk beberapa masalah lain ia menyebut masih butuh waktu untuk mempelajari dan memetakannya. Sesuai kewenangan masing-masing baik pusat, Pemprov maupun Pemkab.
“Sebagai Dirjen Otda Kemendagri saya kerap dihadapkan dengan masalah di 34 provinsi, termasuk Sulbar sebagai daerah pemekaran yang punya masalah sulit,” pungkasnya. (*)
