Example 728x250 Example 728x250
BERITA TERKINI

Pemkab Tulungagung Dukung Pengamanan Pemilu dan Pilkada 2024

×

Pemkab Tulungagung Dukung Pengamanan Pemilu dan Pilkada 2024

Sebarkan artikel ini

MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG – Penjabat (Pj) Bupati Tulungagung, Provinsi Jawa Timur Dr. Ir. Heru Suseno, MT., menyampaikan kesiapan Pemerintah kabupaten (Pemkab) dalam mendukung Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024 dalam rangka pengamanan rangkaian tahapan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

Menurut Heru, dalam menghadapi kesiapan tersebut, ia bersama Polres Tulungagung dan stakeholder terkait akan memetakan tingkat kerawanan di wilayah Kabupaten Tulungagung.

Pernyataan itu dikatannya seusai menghadiri kegiatan Simulasi Sistem Pengaman Kota (Sispamkota) yang digelar di jalan raya depan halaman kantor Bupati Tulungagung, Jumat (13/10/2023).

“Kami dijajaran pemerintah tentunya siap akan mendukung apa yang dilakukan Pak Kapolres mulai tingkat Desa, Kecamatan, bahkan sampai yang ada dijajaran Kabupaten,” ucap Heru dihadapan awak media itu.

Heru menambahkan untuk anggaran pengamanan rangkaian tahapan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 ia mengaku sudah mempersiapkannya.

“Untuk anggaran pengamanan ini sudah kita siapkan termasuk anggaran untuk Pemilu sudah kita persiapkan mulai tahun 2023, dan sudah dicicil sampai tahun 2024,” tambahnya.

Saat disinggung oleh awak media terkait netralitas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak 2024, Heru pun menjawab sudah ada surat edaran dari Gubernur Jawa Timur.

“Mulai bulan depan itu sudah dimulai kampanye Pemilu Pileg, ASN itu harus netral, sudah kewajiban dan sesuai edaran surat Gubernur bahwa semua ASN harus netral,” ujarnya.

Lebih lanjut Heru menjelaskan bagi seorang ASN dalam Pemilu dan Pilkada 2024 bilamana tidak netral maka sanksi sudah siap menunggu.

“Ancaman sanksi itu ada yakni sanksi administrasi, nanti lihat pelanggaran sebab ada Bawaslu yang mengawasi dan ada Inspektorat yang menentukan sanksinya sejauh mana,” terangnya.

“Terkait pemecatan nanti kita lihat sanksinya dulu, kita belum tahu sanksinya itu seperti apa,” pungkasnya.