MATTANEWS.CO, ACEH TAMIANG – Polisi Resort (Polres) Kabupaten Aceh Tamiang gelar apel pasukan operasi mantap brata Seulawah 2023-2024. Apel tersebut berlangsung di lapangan parama Satwika Mapolres setempat, Selasa (17/10/2023).
Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Muhammad Yanis, S.I.K, M.H saat membacakan amanat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si ” menyebutkan, apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarpras operasi mantap Brata 2023-2024, sehingga Pemilu 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancar.
“Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia dan sekaligus menjadi titik penentuan masa depan bangsa. Hal ini sebagaimana penyampaian Presiden Joko Widodo bahwa, tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting, karena kita menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak dalam tahun yang sama,”ucapnya.
Ini pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa kita, masa depan negara kita, sambung Kapolres,
“Polri juga telah membentuk pola pengamanan sistem wilayah / zonasi bagi personel Korps Brimob Polri dan Dalmas Nusantara, dimana untuk Korps Brimob Polri terbagi dalam 4 wilayah, sedangkan untuk Dalmas Nusantara terbagi dalam 7 zonasi,” terang AKBP Muhammad Yanis, S.I.K, M.H.
Selain itu, Muhammad Yanis menambahkan, bukan hanya itu, Polri juga menyiapkan 2.000 personel Brimob Power on Hand Kapolri serta 8.500 personel Dalmas Nusantara yang siap dimobilisasi kapanpun dan dimanapun ke seluruh wilayah Indonesia.
“Sebagai dukungan terhadap Operasi Mantap Brata 2023-2024, Polri juga menggelar Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024 untuk membangun narasi besar, yaitu persatuan dan kesatuan, serta kemajuan bangsa diatas kepentingan kelompok”, paparnya.
Guna mengantisipasi polarisasi, lanjut Kapolres, akibat berita hoaks, isu SARA, propaganda firehose of falsehood dan black campaign yang dilengkapi dengan satgas anti money politics serta satgas pemilu damai.
“Khusus terkait bencana alam, koordinasikan dengan TNI, BNPB, BMKG, Basarnas dan stakeholder lainnya guna memetakan daerah rawan, sehingga bencana dapat dimitigasi. Siapkan pula rencana antisipasi bekerjasama dengan penyelenggara pemilu,apabila nantinya terdapat situasi bencana alam di suatu daerah seperti contohnya mempersiapkan fasilitas pencoblosan di lokasi pengungsian,” pungkasnya.
