MATTANEWS.CO, JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubenur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menghadiri Rapat Koordinasi seluruh Pj Kepala Daerah di Indonesia. Rapat dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Senin (30/10/2023).
Presiden Jokowi memberikan sejumlah arahan kepada para penjabat kepala daerah se-Indonesia. Dalam arahannya, Presiden mendorong pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar.
“Pantau harga riil di pasar, turun ke lapangan. Jika ada masalah, lakukan intervensi seperti subsidi angkutan bisa dilakukan,” ujarnya.
Selain itu, Jokowi juga mendorong daerah mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Menurutnya, pemberian bantuan akan sangat membantu masyarakat.
“Pemerintah kabupaten/kota memberikan 5 kilogram, bisa rampung kalau bareng-bareng seperti itu, rakyat jadi adem. Dan saya titip, yang dibeli produk dalam negeri, utamanya (produk) UMKM kita,” katanya.
Selanjutnya, Jokowi juga mengingatkan untuk tetap waspada terhadap dampak el nino. Meski di beberapa daerah hujan telah turun, tetapi potensi kebakaran harus tetap diantisipasi.
“(Kebakaran) masih kecil, segera selesaikan. Kalau kira-kira, diperkirakan tidak mampu menyelesaikan, segera sampaikan ke BNPB. Hati-hati mengenai ini,” jelasnya.
Kemudian, dalam reformasi birokrasi, Jokowi menekankan pentingnya menyederhanakan prosedur dan tata kelola khususnya dalam pelayanan perizinan bagi investor. Hal tersebut dikarenakan investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Gimana kita mau bersaing kalau (mengurus) izin masih berbulan-bulan, ke meja ini, meja ini, meja ini? Seperti itu yang Bapak, Ibu gubernur, bupati, wali kota (harus) selesaikan karena investasi itu rebutan. Semua negara sekarang ini kan rebutan,” imbuh Presiden.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga membahas peran kepala daerah memasuki tahun politik 2024. Ia menegaskan agar para kepala daerah memberi dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi. Serta memastikan netralitas ASN terjaga.
“Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat lho, hati-hati. bapak, ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan bapak, ibu memihak atau enggak. Klik, sudah. Dan juga pastikan ASN itu netral,” tambahnya.
Apabila terjadi pergolakan di masyarakat, ia meminta agar pemerintah daerah segera menyelesaikan permasalahan tersebut. “Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan politik,” katanya.
Terakhir, Jokowi mendorong daerah untuk terus mendukung program prioritas pemerintah seperti penurunan kemiskinan ekstrem, stunting dan hilirisasi industri. “Berikan dukungan penuh pada program-program ini,” tukasnya.
