MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG – Gubernur Dr. (H.C.) Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., menyampaikan bahwasanya kemiskinan ekstrem di Jawa Timur turun ektrem.
Menurut Khofifah, kemiskinan ektrem di Jawa Timur itu turunnya paling ekstrem yakni 3,58 persen selama 3 tahun ini mulai 2020-2023.
Pernyataan itu dikatakannya dalam kunjungan kerja (Kunker) menghadiri Jambore BUMDesa ke-3 di Nangkula Park Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Minggu (12/11/2023) Sore.
“Alhamdulillah, tanggal 9 November kemarin di kantor Wapres (Wakil Presiden ) diumumkan bahwa kemiskinan ekstrem di Jawa Timur turun ekstrem sekali. Jadi kita tahun 2022 itu 20,4 persen kemiskinan ekstrem dan tahun 2023 per maret itu 0,82 persen, sementara nasional itu 1,2 persen. Jadi kita sudah dibawah rata-rata nasional untuk penurunan kemiskinan ekstrem itu per Maret,” ucap Khofifah dihadapan awak media.
“Insya Allah, September ini lebih signifikan lagi turunnya. Jadi kami berharap di tahun 2023 akhir ini sudah hampir 0 persen kemiskinan ekstrem nya. Namun, kita masih punya PR (pekerjaan rumah) untuk menurunkan kemiskinan,” imbuhnya.
Orang nomor 1 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menambahkan berbasis dari upaya menyelesaikan masalah, dan salah satu masalah yang harus diatasi secara serius, terukur itu adalah kemiskinan di Jawa Timur terutama kemiskinan pedesaan.
Kenapa, sambung Khofifah, penguatan berbagai hal yang bisa mendongkrak ekonomi Desa itu merupakan prioritasnya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) itu salah satunya.
Ada juga sekarang itu, kata Khofifah, yang pihaknya dorong adalah Desa Devisa. Sedangkan Desa Devisa di Jawa Timur itu tertinggi diantara seluruh provinsi di Indonesia.
“Baru 3 tahun berjalan, oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Kemenkeu. Jadi kalau dia misal punya produk dan produk mereka itu original, kedua masyarakat yang juga memproduksi hal sama, ketiga ada asosiasi lembaga apakah Koperasi apakah BUMDesa maka sudah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Desa Devisa,” tambahnya.
“Dan ini penguatan berseiring dengan BUMDesa, kemudian kita meminta salah satu lembaga dan ini pada saat kami transisi sebelum dilantik kita sudah komunikasi dengan Sampoerna Foundation,” sambungnya.
“Kita minta proses manajerial skill pengelolaan desa wisata, jadi tidak bisa hanya Kades (Kepala Desa) dan Carik (Sekretaris Desa) tapi ada PKK nya, kemudian ada karang tarunanya juga. Mereka itu mendapatkan training selama satu bulan kemudian ke lapangan kemudian cek bagaimana implementasinya dan seterusnya,” katanya menambahkan.
Lebih lanjut Khofifah menjelaskan ia menyebut antara Desa Wisata dengan BUMDesa itu berbeda. Kalau BUMDesa itu bisa mempunyai jumlah unit usaha banyak dan Desa Wisata merupakan salah satu unit usaha dari BUMDesa, bisa juga simpan pinjam, lembaga pembiayaan dan seterusnya.
Jadi pola pola itu, jelas Khofifah, sehingga pada 9 November kemarin itu, diumumkan di kantor Wapres Republik Indonesia bahwasanya kemiskinan ekstrem di Jawa Timur turun secara ekstrem.
“Kemiskinan ekstrem itu adalah yang pengeluaran per bulan itu 2 per 3 atau 75 persen dari standar garis kemiskinan. Hal itu yang harus kita dorong untuk bisa diintervensi bersama-sama,” terangnya.
“Alhamdulillah kemiskinan ekstrem di Jawa Timur itu turunnya paling ekstrem 3,58 persen selama 3 tahum ini dari 2020-2023, maka ini harus diberikan penguatan demi penguatan supaya skala ekonomi pedesaan juga semakin besar sehingga upaya membuka lapangan kerja di pedesaan bisa dilakukan,” imbuhnya.
“Dan ini dengan Politeknik Keuangan Negara STAN ini menurunkan dosen cukup banyak, melakukan pendampingan lebih dari 600 BUMDesa di Jawa Timur,” katanya menambahkan.
“Harapan kita adalah skala keuangan BUMDesa semakin besar makin auditabel maka auditabel BUMDesa ini yang kita kick off bersama Direktur PKN STAN yang hari ini hadir,” pungkasnya.
