MATTANEWS.CO, SEMARANG – Program nasional “Indonesia Menuju Zero Over Dimension and Overloading (ODOL)” yang digagas Korps Lalu Lintas Polri terus menuai gelombang penolakan dari para sopir truk, termasuk di wilayah Jawa Tengah.
Aksi protes masif terjadi di berbagai daerah seperti Pati, Purwodadi, Karanganyar, Salatiga, Kudus, Klaten, Boyolali, dan Banyumas. Para sopir menolak penerapan aturan Zero ODOL, yang melarang truk bermuatan berlebih, dengan alasan bahwa kebijakan tersebut belum disosialisasikan secara merata dan menyeluruh.
Dalam unjuk rasa, para sopir truk Pada Jumat (20/6/2025) yang menyuarakan keresahan mereka bukan hanya soal penindakan hukum, tetapi juga karena praktik pungutan liar (pungli), premanisme, hingga dugaan keterlibatan mafia angkutan yang semakin menekan kehidupan mereka.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi angkat bicara. Ia menekankan bahwa keberhasilan kebijakan Zero ODOL tidak cukup hanya dengan imbauan, melainkan harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih konkret kepada seluruh pihak terkait, termasuk pengemudi, pemilik kendaraan, dan pengusaha angkutan barang.
“Nanti saya akan koordinasi dengan Polda, apa saja yang harus kita lakukan. Kebijakan ini harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat,” ujar Gubernur Luthfi.
Gubernur juga menyoroti pentingnya penerapan aturan yang adil dan tidak tebang pilih. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mendorong proses sosialisasi yang lebih intensif, agar para sopir memahami tujuan dan teknis pelaksanaan Zero ODOL.
Di sisi lain, para sopir juga meminta agar proses uji emisi kendaraan yang menjadi salah satu syarat operasional, tidak dipersulit oleh Dinas Perhubungan. Mereka berharap ada kejelasan, keadilan, dan perlindungan dari praktik-praktik merugikan yang masih terjadi di lapangan.
Sementara itu, di sejumlah titik di Jateng dan Jatim, sistem kamera ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) kini mulai aktif memantau pelanggaran ODOL. Teknologi ini menjadi salah satu instrumen dalam mendeteksi dan menindak kendaraan yang tidak sesuai ketentuan dimensi dan beban angkut.
Gelombang protes ini menjadi pengingat penting bahwa kebijakan publik, khususnya yang menyangkut hajat hidup pekerja transportasi, harus dibarengi dialog terbuka dan pendekatan humanis agar implementasinya dapat diterima oleh semua pihak.
