MATTANEWS.CO, JAMBI – Kanwil Kemenkum Jambi menerima audiensi dan koordinasi dari KADIN Provinsi Jambi dalam rangka memperkuat sinergi di bidang pelayanan hukum guna mendukung pertumbuhan dunia usaha di daerah, Rabu (22/04/2026).
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah ini menjadi momentum strategis dalam membangun kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha, khususnya dalam memperkuat aspek legalitas serta perlindungan kekayaan intelektual sebagai pilar daya saing ekonomi.
Pertemuan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Jonson Siagian yang menegaskan komitmen institusinya dalam memberikan layanan hukum yang mudah, cepat, dan pasti bagi pelaku usaha.
“Kami siap bersinergi dengan KADIN untuk memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada pelaku usaha, khususnya dalam hal legalitas usaha dan perlindungan kekayaan intelektual. Ini merupakan langkah penting dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan berdaya saing,” tegasnya.
Dalam diskusi yang berlangsung konstruktif, kedua pihak membahas sejumlah isu strategis, di antaranya peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan hukum, khususnya di bidang kekayaan intelektual, serta optimalisasi layanan administrasi hukum umum.
Selain itu, turut dibahas peluang kerja sama dalam pelaksanaan sosialisasi, edukasi, serta fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual bagi pelaku UMKM dan industri kreatif. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong lahirnya inovasi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk lokal agar mampu bersaing di pasar nasional maupun global.
Perwakilan KADIN Provinsi Jambi menyambut positif inisiatif tersebut dan menilai kolaborasi ini sebagai langkah konkret dalam memperkuat kesadaran hukum pelaku usaha.
“Sinergi ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman hukum pelaku usaha sekaligus memperkuat daya saing produk daerah,” ujarnya.
Melalui pertemuan ini, diharapkan terbangun kolaborasi berkelanjutan antara Kanwil Kemenkum Jambi dan KADIN Provinsi Jambi dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, inovatif, dan berbasis kepastian hukum, guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
