MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Dua puluh satu tahun perjalanan Pilkada di Indonesia menandai evolusi panjang demokrasi lokal dari masa transisi pascareformasi hingga era digital yang serba cepat. Dalam rentang waktu itu, wajah politik daerah terus berubah, dan kini generasi muda, khususnya Gen Z dan Milenial, menjadi kekuatan baru yang menentukan arah demokrasi lokal, termasuk di Sumatera Selatan.
Meningkatnya jumlah pemilih pemula di provinsi ini menjadi fenomena penting menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Di balik potensi partisipasi tinggi, generasi muda dihadapkan pada tantangan serius berupa maraknya disinformasi dan rendahnya literasi digital dalam memahami isu kepemiluan.
Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Serentak 2024 mencapai 6.382.739 pemilih, terdiri dari 3.219.840 laki-laki dan 3.162.899 perempuan. Lebih dari 54 persen di antaranya merupakan kelompok milenial dan Gen Z, sementara sekitar 35–40 persen tergolong pemilih pemula.
Ketua KPU Sumatera Selatan Andika Pranata Jaya mengatakan, pihaknya menyiapkan berbagai program pendidikan pemilih untuk memperkuat kesadaran politik generasi muda agar tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak benar.
“Melalui pendidikan pemilih, kami berharap generasi muda lebih kritis dan tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi,” ujarnya dalam kegiatan Kemah Pemilih Pemula di Palembang, 15 September 2024.
Andika menambahkan, KPU memperluas kanal informasi resmi agar masyarakat memperoleh berita valid mengenai tahapan pilkada.
“Kami mengajak pemilih muda aktif mencari informasi kepemiluan di situs dan media sosial resmi KPU Sumsel,” katanya.
KPU juga melanjutkan program nasional KPU Goes to Campus dan KPU Goes to School di berbagai kabupaten/kota, sebagai upaya memperluas pendidikan pemilih berkelanjutan di kalangan pelajar dan mahasiswa.
Aktivis dan mantan Komisioner KPU–Bawaslu Sumsel Rudi Pangaribuan menilai, tantangan utama saat ini bukan hanya derasnya arus hoaks, tetapi juga rendahnya minat sebagian anak muda untuk menggali informasi mendalam tentang pemilu.
“Masih ada keengganan dari anak muda untuk mencari tahu secara menyeluruh. Padahal pemilu bukan hanya soal siapa yang dipilih, tapi tentang bagaimana membangun bangsa lewat jalur konstitusional,” ujarnya.
Rudi menilai KPU dan Bawaslu Sumsel sejauh ini cukup baik menjaga netralitas serta tidak mudah terpengaruh isu liar di media sosial. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan komunitas digital untuk memperluas jangkauan sosialisasi.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel Massuryati mengatakan lembaganya terus menggandeng pelajar dan mahasiswa untuk menjadi duta literasi digital.
“Anak muda punya kemampuan digital yang tinggi. Kami ingin mereka menjadi agen klarifikasi, bukan penyebar isu,” ujarnya.
Beberapa pemilih muda di Sumsel mengaku masih menjadikan media sosial sebagai sumber utama informasi politik, meski kerap menemui konten menyesatkan.
Rizki (19), mahasiswa Universitas Sriwijaya, mengaku pernah termakan kabar bohong soal calon kepala daerah.
“Pernah lihat video di TikTok yang bilang ada calon didiskualifikasi, padahal hoaks. Setelah dicek di situs KPU, ternyata tidak benar,” katanya.
“Kalau bisa, KPU bikin konten interaktif biar kami lebih tertarik cari info resmi,” tambahnya.
Hal serupa disampaikan Nadia (23), karyawan ritel asal Banyuasin, yang kerap menemukan informasi keliru di media sosial.
“Kadang info penting, seperti jadwal pilkada, malah salah. Saya baru tahu cara cek DPT dari teman kantor,” ujarnya.
Ia berharap KPU memperbanyak sosialisasi di ruang publik seperti Car Free Day atau kegiatan komunitas anak muda.
Sementara Andra (21), pemuda Karang Taruna asal Prabumulih, menyebut bahwa disinformasi paling banyak beredar melalui grup WhatsApp.
“Di grup sering ada screenshot berita politik yang provokatif. Untung saya pernah ikut pelatihan literasi digital, jadi tahu cara cek kebenaran berita,” katanya.
“KPU bisa gandeng influencer lokal supaya pesan kepemiluan lebih mudah diterima,” tambahnya.
Bawaslu Sumsel mencatat, kelompok muda memiliki potensi besar bukan hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai agen edukasi digital untuk melawan hoaks. Lembaga ini secara rutin mendorong pelajar dan mahasiswa menjadi content creator positif di bidang kepemiluan.
Massuryati menegaskan, peningkatan literasi digital dan komunikasi politik yang adaptif menjadi kunci menjaga kualitas demokrasi.
“KPU jangan hanya jadi penyelenggara teknis, tapi juga fasilitator pendidikan politik yang relevan dengan budaya digital anak muda,” katanya.
