MATTANEWS.CO, KARAWANG – Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin (Kang HES), mendesak pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Perum Jasa Tirta (PJT) untuk segera melakukan normalisasi Kali Cilamaran.
Desakan ini menyusul banjir yang kembali merendam pemukiman warga di kawasan Palumbonsari dan Desa Tegal Sawah.
Hal tersebut ditegaskan Kang HES saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lima titik perumahan terdampak pada Minggu (25/01/2026).
Kelima lokasi tersebut meliputi Perumahan Buana Asri, Green Side, Palumbon Tesa, Taman Palumbonsari Asri, dan Green Permata.
Dalam tinjauannya, Kang HES menemukan adanya pendangkalan serius akibat tumpukan sedimen yang mempersempit alur sungai.
Ia menyayangkan minimnya upaya pemeliharaan alur Kali Cilamaran dalam dua tahun terakhir.
“Saya lihat langsung di lapangan, sudah lama tidak ada pengerukan. Mengingat saat ini daerah sedang melakukan efisiensi anggaran, maka kami menagih tanggung jawab pemerintah pusat karena kewenangan aliran sungai ini berada di bawah BBWS dan PJT,” ujar Kang HES di sela-sela peninjauan.
Ia meminta kedua instansi tersebut segera melakukan langkah konkret agar kecemasan warga setiap kali hujan turun dapat teratasi secara permanen.
Kondisi ini dibenarkan oleh tokoh masyarakat setempat. Ketua RW, Asep, mengungkapkan bahwa banjir di wilayahnya merupakan masalah klasik yang terus berulang sejak tahun 2019 dan 2023.
Ia menilai pendangkalan sungai yang tidak ditangani secara tuntas menjadi akar permasalahan.
Senada dengan Asep, Ketua RW 24 Taman Palumbonsari Asri, Anas Rinoto, berharap pemerintah tidak hanya melakukan pengerukan, tetapi juga memberikan solusi teknis jangka panjang.
“Kami mendesak adanya pengadaan pompa air, pemasangan bronjong, serta pembangunan turap penahan air untuk melindungi pemukiman,” tegas Anas.
Menanggapi aspirasi warga, Ketua DPRD Karawang berkomitmen untuk membawa persoalan banjir ini ke tingkat yang lebih tinggi.
Ia berjanji akan melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah provinsi maupun pusat guna memastikan program normalisasi masuk dalam skala prioritas.
“Ini menyangkut keselamatan dan kenyamanan ribuan warga Karawang. Kami akan kawal terus agar ada solusi permanen, bukan sekadar penanganan sementara,” tutupnya.
