MATTANEWS.COM, JAMBI — Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi memperkuat akselerasi program unggulan “Kota Jambi Bahagia” dengan melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Jumat (30/01/2026).
Penandatanganan PK ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan akuntabel, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi lintas perangkat daerah.
PK ditandatangani oleh Staf Ahli Wali Kota, Asisten Setda, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, serta para Camat, yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A.
Dalam arahannya, Maulana–Diza menegaskan bahwa keberhasilan 11 program unggulan Kota Jambi Bahagia sangat ditentukan oleh kolaborasi dan koordinasi antar-OPD. Penandatanganan PK ini juga menjadi bagian awal penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014.
“Seluruh OPD akan bekerja terkoordinasi melalui staf ahli dan asisten sesuai bidangnya. Secara umum, program yang berjalan sudah memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Wali Kota Maulana.
Ia menekankan bahwa PK bukan sekadar dokumen administratif, melainkan komitmen bersama agar pemerintahan berjalan efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil.
“Penugasan harus sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Dengan sistem manajerial yang baik, kita ciptakan sinergi vertikal dan horizontal agar seluruh perangkat daerah bergerak searah,” tegasnya.
Maulana menjelaskan, sebelum penandatanganan PK, seluruh OPD dan Camat telah melakukan penajaman program prioritas. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan 11 program unggulan pada 2026 berjalan lebih optimal, setelah menunjukkan dampak signifikan sepanjang 2025.
Salah satu program yang mendapat perhatian khusus adalah BANK HARKAT, skema pembiayaan UMKM. Dari total dana pembiayaan sekitar Rp110 miliar yang disiapkan perbankan, masih terdapat kendala penyerapan akibat masyarakat terjerat pinjaman online dan rentenir.
“Pemkot Jambi melakukan terobosan melalui pembinaan UMKM, inkubasi usaha baru, serta pelatihan kewirausahaan lewat BALIKAT. Targetnya pelaku usaha bisa mengakses pembiayaan dengan bunga rendah sekitar 3 persen per tahun,” jelasnya.
Selain itu, program Kartu Bahagia terus memberikan manfaat di sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Program Kampung Bahagia yang sebelumnya diterapkan pada 67 wilayah percontohan kini diperluas ke seluruh RT di Kota Jambi, dengan estimasi penerima manfaat mencapai sekitar 654 ribu warga.
Pemkot Jambi juga menegaskan tidak memprioritaskan pemekaran RT, melainkan melakukan penataan jumlah kepala keluarga per RT agar pelayanan lebih merata tanpa mengubah batas administratif.
Di sektor lingkungan, pengelolaan sampah masih menjadi tantangan. Pemerintah mendorong penguatan pengelolaan sampah berbasis lingkungan melalui Kampung Bahagia dengan sistem pengangkutan langsung dari rumah ke depo atau TPS 3R, guna menghapus TPS liar secara bertahap.
“Keamanan lingkungan juga diperkuat melalui pemasangan CCTV berbasis RT, yang terintegrasi hingga tingkat kelurahan dan kecamatan untuk mewujudkan Kota Jambi yang aman dan nyaman,” tambah Maulana.
Penandatanganan Perjanjian Kinerja ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antar-OPD, memastikan seluruh program prioritas berjalan sesuai target, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemkot Jambi.
“Setiap OPD memiliki peran penting. Dengan koordinasi yang kuat, kami optimistis Kota Jambi Bahagia dapat dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat,” pungkas Maulana.
Adapun 11 Program Unggulan Kota Jambi Bahagia meliputi Kartu Bahagia, BALIKAT, BANK HARKAT, RUMEL, Kampung Bahagia, Lansia Bahagia, Kota Tangguh, Bahagia Berbudaya, APEL KOTA, BALAP (Pelayanan Anti Pungli), dan Call Center Bahagia 112.
Program-program tersebut terus diperkuat untuk mewujudkan Kota Jambi yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, dan Sejahtera, sejalan dengan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan.
