BERITA TERKINIHEADLINEPEMERINTAHAN

Menambal Celah Fiskal 2027 Kabupaten OKI Bidik Investasi Swasta

×

Menambal Celah Fiskal 2027 Kabupaten OKI Bidik Investasi Swasta

Sebarkan artikel ini

MATTANEWS.CO, OKI – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) resmi menjadikan optimalisasi aset dan kemudahan investasi sebagai tumpuan pembangunan tahun 2027. Mengingat tekanan fiskal yang kian berat, pemerintah daerah berencana menggeser beban pembiayaan dari APBD ke sektor swasta dan badan usaha.

Strategi ini menjadi ruh utama dalam penyusunan RKPD 2027 guna menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) RKPD Kabupaten OKI, Kepala Bappeda Sumatera Selatan, Dody Eka Prasetyo, menegaskan bahwa kreativitas mencari sumber pendanaan di luar kantong pemerintah pusat kini menjadi mandat mutlak.

Ia membeberkan setidaknya ada sembilan sumber pendanaan yang bisa dioptimalkan, mulai dari pemanfaatan aset daerah, pinjaman obligasi dan sukuk, hingga skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU),

“Kepala daerah memiliki kewenangan konstitusional dalam pengelolaan keuangan. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memahami siklus ini agar perencanaan yang matang menentukan apa yang dieksekusi,” ujar Dody di Kayuagung, Kamis (26/2/2026),

Ia mengakui adanya tren penurunan transfer keuangan ke daerah, sehingga kemudahan investasi bagi swasta dan dukungan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) menjadi penopang krusial bagi pertumbuhan ekonomi.

Senada dengan itu, Bupati OKI melalui Asisten Bidang Ekonomi dan Keuangan, Muhammad Lubis, menekankan bahwa RKPD 2027 merupakan dokumen strategis yang akan mengunci arah pembangunan dalam periode RPJMD 2025–2029.

Meski capaian indikator makro seperti angka kemiskinan dan pengangguran menunjukkan tren penurunan,namun menurut Lubis, pemerintah daerah tetap harus waspada terhadap keterbatasan ruang anggaran.

Akselerasi realisasi belanja dan inovasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat menjadi prioritas utama guna memastikan pelayanan publik tetap terjaga di tengah ketatnya ikat pinggang anggaran.

“Untuk menyiasati tekanan tersebut, OPD diminta tidak hanya pandai membelanjakan anggaran, tetapi juga cakap menerjemahkan visi-misi kepala daerah ke dalam program yang terukur dan menarik bagi investasi,” katanya.