MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Ketua Asosiasi Driver Online (ADO) Sumsel, Asrul Indrawan, menegaskan dukungan ADO Sumsel agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Hal tersebut disampaikannya setelah Kapolri Listyo Sigit Prabowo meresmikan Kedai ADO Presisi yang berada di Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Driver Online (ADO) Sumatera Selatan, Jalan Hockey Kampus Blok C/20, Palembang beberapa waktu lalu.
Peresmian kedai tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru serta sejumlah pejabat utama Mabes Polri, di antaranya Kabaintelkam Polri Yuda Gustawan, Dankorbrimob Polri Ramdani Hidayat, dan Kadiv Humas Polri Johnny Eddizon Isir.
Kedai ADO Presisi yang berdiri di atas lahan seluas sekitar 199 meter persegi itu menjadi pusat aktivitas bagi para pengemudi ojek online di Sumatera Selatan. Fasilitas yang tersedia meliputi ruang indoor dan outdoor, ruang istirahat bagi anggota, hingga bengkel motor yang dapat dimanfaatkan oleh para mitra pengemudi.
Kehadiran kedai tersebut diharapkan dapat menjadi tempat singgah sekaligus ruang berkumpul bagi para driver online yang sebagian besar waktunya dihabiskan di jalan.
“Sebagian besar waktu driver dihabiskan di jalan. Kehadiran kedai ini diharapkan bisa menjadi tempat singgah yang nyaman bagi para driver online,” kata Asrul.
Terkait dukungan Polri dibawah Presiden, menurut dia, struktur tersebut merupakan desain konstitusional yang tepat untuk menjaga efektivitas penegakan hukum dan stabilitas keamanan, khususnya bagi masyarakat yang bekerja di ruang publik seperti para pengemudi transportasi daring.
“Bagi kami para driver online, kehadiran aparat yang responsif sangat penting. Kami setiap hari berada di jalan dan berhadapan dengan berbagai risiko,” ujarnya.
Ia menilai posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat di lapangan sekaligus menjaga independensi institusi kepolisian dari kepentingan sektoral.
Asrul menambahkan, para pengemudi ojek online tidak jarang menghadapi berbagai persoalan di jalan, mulai dari tindak kriminalitas, penipuan hingga konflik sosial.
“Karena itu kami membutuhkan aparat yang sigap dan tegas. Ketika keamanan terjaga, kami bisa bekerja dengan tenang dan masyarakat juga merasa aman,” kata dia.
Ia juga menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 30 ayat (4), serta diperkuat melalui TAP MPR RI Nomor VII Tahun 2000 yang mengatur kedudukan Polri sebagai alat negara di bidang keamanan.
Dengan wilayah Indonesia yang luas dan mobilitas masyarakat yang tinggi, kata Asrul, dibutuhkan institusi keamanan dengan jalur komando yang jelas dan efektif hingga ke daerah.
“Keamanan yang terjaga tentu berdampak langsung pada keberlangsungan ekonomi para driver online,” tandasnya.
