MATTANEWS.CO, JAMBI – Supratman Andi Agtas melaksanakan kegiatan dialog interaktif bersama jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi pada Selasa (28/04/2026). Kegiatan berlangsung di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkum Jambi dan menjadi momentum strategis memperkuat arah kebijakan serta peningkatan kualitas pelayanan hukum di daerah.
Dialog interaktif tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi Jonson Siagian, para kepala divisi, pejabat struktural, serta jajaran pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Jambi.
Kegiatan ini menjadi ruang komunikasi langsung antara pimpinan pusat dan daerah dalam menyelaraskan program kerja, mengevaluasi pelaksanaan tugas, serta menyerap aspirasi terkait pelayanan hukum kepada masyarakat.
Dalam arahannya, Menteri Hukum menekankan pentingnya transformasi layanan hukum yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ia juga mendorong seluruh jajaran untuk terus meningkatkan integritas, profesionalisme, dan inovasi dalam pelayanan publik.
“Melalui dialog ini, saya ingin memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dapat diimplementasikan secara efektif di daerah. Sinergi dan komunikasi yang kuat menjadi kunci dalam mewujudkan layanan hukum yang semakin mudah diakses masyarakat,” ujar Supratman Andi Agtas.
Menurutnya, pelayanan hukum modern harus mampu menjawab tantangan zaman, termasuk percepatan layanan digital, kepastian hukum, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di setiap wilayah.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Jambi Jonson Siagian menyampaikan komitmen jajarannya untuk terus mendukung seluruh program strategis Kementerian Hukum, termasuk memperluas akses keadilan dan meningkatkan mutu pelayanan hukum di Provinsi Jambi.
“Kami siap menjalankan arahan Menteri Hukum dan terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui kerja nyata, inovasi, serta kolaborasi lintas sektor,” ujar Jonson.
Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab antara Menteri Hukum dan peserta. Berbagai isu strategis dibahas, mulai dari pelayanan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, pembinaan hukum masyarakat, hingga penguatan reformasi birokrasi di lingkungan kementerian.
Melalui dialog ini, diharapkan terbangun pemahaman yang sama antara pusat dan daerah sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan lebih efektif, profesional, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat Jambi.
