MATTANEWS.CO, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi mengikuti kegiatan Zoom Penguatan Tim Sekretariat Wilayah Forum Komunikasi Kebijakan yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum pada Rabu (29/04/2026). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan diikuti seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia.
Dari Kanwil Kementerian Hukum Jambi, kegiatan tersebut diikuti Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Dina Rasmalita bersama jajaran tim sekretariat wilayah yang bertugas dalam penguatan fungsi analisis dan komunikasi kebijakan.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas Tim Sekretariat Wilayah dalam mendukung pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan sebagai wadah strategis penyusunan, analisis, serta diseminasi kebijakan berbasis data dan evidence-based policy.
Melalui forum tersebut, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas, responsif, dan tepat sasaran.
Dalam pemaparannya, Badan Strategi Kebijakan Hukum menekankan pentingnya peran sekretariat wilayah sebagai penghubung antara pemangku kepentingan di daerah dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mengidentifikasi isu strategis, mengelola data kebijakan, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan implementatif.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi sekaligus berbagi praktik baik antar Kantor Wilayah dalam pengelolaan forum komunikasi kebijakan, sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas kebijakan publik di daerah.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Jambi menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran dalam mendukung pengambilan kebijakan berbasis data, meningkatkan kualitas analisis kebijakan, serta memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah.
Dengan adanya penguatan tersebut, diharapkan Tim Sekretariat Wilayah semakin optimal menjalankan perannya sebagai motor penggerak komunikasi kebijakan yang efektif, adaptif, dan berdampak nyata bagi pembangunan hukum di daerah.
