MATTANEWS.CO, PEMALANG – Kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Pemalang kembali menjadi sorotan tajam. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang tercatat sebesar 69,47 dan menempati peringkat paling buncit, yakni posisi ke-35 dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.
IPM sendiri merupakan indikator utama untuk mengukur kualitas hidup masyarakat, yang mencakup tiga dimensi dasar: kesehatan (umur panjang dan sehat), pendidikan (akses dan kualitas pengetahuan), serta standar hidup layak (ekonomi). Indikator tersebut diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta pengeluaran riil per kapita.
Tren Meningkat, Namun Tertinggal
Data dari Baperida Kabupaten Pemalang menunjukkan bahwa IPM Pemalang mengalami tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada 2020, IPM berada di angka 66,32 dan naik menjadi 69,47 pada 2025. Meski demikian, peningkatan tersebut belum mampu mengangkat posisi Pemalang dari dasar peringkat, yang mengindikasikan ketertinggalan struktural dibanding daerah lain.
Pihak Baperida Pelaksana Harian (Plh) Ayu Artiningtias melalui staf-staf-nya menyampaikan sejumlah strategi peningkatan IPM, di antaranya optimalisasi standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan, pemerataan tenaga medis, peningkatan akses fasilitas kesehatan, percepatan penurunan stunting, hingga perluasan Universal Health Coverage (UHC).
Di sektor pendidikan, upaya yang diklaim dilakukan meliputi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), program “Njuh Sekolah Maning”, serta pemberian beasiswa bagi warga belajar dari keluarga miskin melalui program Paket A, B, dan C.
Koordinasi Lintas Sektor Dipertanyakan
Namun demikian, efektivitas strategi tersebut dipertanyakan. Rendahnya IPM tidak hanya mencerminkan persoalan teknis, tetapi juga lemahnya koordinasi lintas sektor antara pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Saat dikonfirmasi, pihak Baperida sendiri mengakui bahwa validitas data dan penjelasan lebih rinci berada di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti dinas pendidikan, kesehatan, dan sektor ekonomi.
“Data dan keterangan dari kami bisa berubah, untuk lebih jelasnya bisa ke stakeholder terkait,” ujar salah satu staf Baperida.
Minim Respons, Transparansi Dipertanyakan
Ironisnya, upaya konfirmasi kepada dinas terkait justru menemui hambatan. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Supa’at, dinilai tidak memberikan jawaban substantif saat dimintai keterangan terkait strategi peningkatan indikator pendidikan.
Alih-alih menjelaskan langkah konkret, yang bersangkutan hanya memberikan respons singkat tanpa kejelasan arah kebijakan. Upaya konfirmasi lanjutan yang dilakukan sejak 24 April 2026 melalui pesan WhatsApp juga tidak mendapatkan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Kondisi serupa terjadi di Dinas Kesehatan yang menyatakan belum dapat memberikan keterangan dengan alasan kesibukan.
Kritik: Lemahnya Akuntabilitas Publik
Minimnya respons dari OPD terkait memperkuat kesan lemahnya akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam menjelaskan kinerja pembangunan manusia. Padahal, keterbukaan informasi publik menjadi kunci dalam memastikan kebijakan berjalan tepat sasaran dan dapat dievaluasi secara objektif.
Rendahnya IPM Pemalang tidak cukup dijawab dengan paparan program di atas kertas. Diperlukan langkah konkret, terukur, serta kolaborasi lintas sektor yang efektif. Tanpa itu, peningkatan angka IPM berpotensi stagnan, sementara kualitas hidup masyarakat tetap tertinggal.
Situasi ini menjadi peringatan serius bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk tidak hanya fokus pada capaian administratif, tetapi juga memastikan implementasi kebijakan yang nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat.
