MATTANEWS.CO, PALEMBANG — Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam aliansi mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumatera Selatan, menyoroti pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025–2027 yang dinilai menimbulkan berbagai pertanyaan publik terkait rasionalitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Koordinator aksi, Eko Wahyudi, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah indikasi pengelolaan anggaran yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Menurutnya, DPRD Sumsel harus lebih transparan dalam penggunaan APBD agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“APBD merupakan uang rakyat yang harus digunakan secara rasional, transparan, dan tepat sasaran. Kami meminta DPRD Sumsel terbuka kepada publik terkait pengelolaan anggaran agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat,” ujar Eko dalam orasinya.
Sementara itu, aktivis mahasiswa Dodi Hari Utama menegaskan bahwa pihaknya kecewa karena tidak ada tanggapan langsung dari pimpinan DPRD Sumsel terkait tuntutan massa aksi. Ia menyebut sikap diam para pimpinan DPRD semakin memperkuat keresahan publik terhadap polemik pengadaan dan penggunaan anggaran tersebut.
“Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, kami meminta pimpinan DPRD dan Sekwan untuk mundur dari jabatannya. Jika ingin hidup mewah, gunakan uang pribadi, bukan uang rakyat,” tegas Dodi.
Dalam aksi tersebut, massa mengaku kecewa karena tidak ada pernyataan dari Wakil Ketua I DPRD Sumsel Raden Gempita, Wakil Ketua II Nopianto, maupun Wakil Ketua III Ilyas Panji Alam terkait polemik yang dipersoalkan mahasiswa.
Di sisi lain, perwakilan massa aksi Wahidin menilai DPRD seharusnya menjadikan APBD sebagai instrumen utama untuk menjamin hak dasar masyarakat, bukan sekadar alat pembangunan yang tidak menyentuh kebutuhan rakyat secara langsung.
“Anggaran daerah seharusnya diprioritaskan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Rakyat Sumatera Selatan membutuhkan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis, serta layanan kesehatan gratis yang merata dan manusiawi,” kata Wahidin.
Senada dengan itu, Oman menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan bukan komoditas yang diperjualbelikan, melainkan hak fundamental setiap warga negara yang wajib dipenuhi negara dan pemerintah daerah.
“Negara harus hadir memastikan tidak ada lagi masyarakat yang putus sekolah karena biaya pendidikan maupun kesulitan mendapatkan layanan kesehatan akibat mahalnya biaya berobat. Jika APBD benar-benar berpihak kepada rakyat, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat,” ujar Oman.
Massa aksi berharap pemerintah daerah dan DPRD Sumsel segera melakukan evaluasi terhadap pengelolaan APBD serta mengalihkan prioritas anggaran kepada sektor yang lebih menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
