MATTANEWS.CO, OKI – Dalam kerja jurnalistik, fakta sering kali tidak datang sekaligus. Ia muncul perlahan. Berangkat dari dokumen, perubahan situasi di lapangan, keterangan narasumber, hingga klarifikasi yang justru membuka fakta baru yang sebelumnya tersembunyi.
Polemik Focus Group Discussion (FGD) pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memperlihatkan bagaimana sebuah peristiwa akhirnya membentuk gambaran utuhnya sendiri.
Sejak awal, pemberitaan Mattanews tidak dibangun atas asumsi, sentimen, atau prasangka terhadap organisasi tertentu. Redaksi bekerja berdasarkan data awal yang diterima wartawan berupa undangan kegiatan bertajuk “Simposium Transparansi Publikasi Lembaga Pendidikan”.
Dalam dokumen awal tersebut, kegiatan dipahami sebagai forum akademik yang membahas keterbukaan informasi dan transparansi di lingkungan pendidikan. Undangan menggunakan kop resmi LIBRA INDONESIA. Tidak ada identitas AKPERSI yang tampil dominan, apalagi disebut sebagai agenda organisasi profesi pers.
Situasi mulai berubah ketika agenda bergeser menjadi Focus Group Discussion (FGD). Pergantian itu bukan sekadar perubahan nama kegiatan. Arah pembahasannya pun ikut bergeser.
Forum yang semula dipersepsikan sebagai ruang diskusi pendidikan berkembang menjadi pembahasan relasi kepala sekolah dengan media, pendampingan terhadap dugaan tekanan oknum tertentu, hingga isu perlindungan sekolah dari pemberitaan.
Di titik itulah pertanyaan mendasar muncul.
Apakah forum ini sejak awal memang dirancang sebagai simposium pendidikan untuk publik, atau sebenarnya merupakan agenda organisasi tertentu yang baru terlihat belakangan?.
Pertanyaan itu bukan muncul tanpa dasar. Redaksi mengantongi undangan awal, rundown kegiatan, serta melakukan observasi langsung selama acara berlangsung. Dalam dokumen yang dimiliki wartawan, identitas AKPERSI tidak tampil terbuka sebagai penyelenggara utama sejak awal.
Namun ketika kegiatan berjalan, organisasi tersebut justru muncul dominan dan mengambil posisi sentral dalam forum.
Kontradiksi itu yang kemudian menjadi perhatian. Peserta mengikuti rangkaian kegiatan sejak konsep simposium diperkenalkan. Tetapi di lapangan, format dan arah kegiatan berubah cukup jauh dari gambaran awal.
Ibarat seseorang datang memenuhi undangan resepsi pernikahan, tetapi ketika tiba di lokasi justru mendapati acara berubah menjadi reuni tertutup. Publik tentu berhak bertanya, sejak kapan konsep acaranya berubah?.
Dalam proses peliputan, Mattanews menjalankan tahapan jurnalistik sebagaimana mestinya. Wartawan telah melakukan konfirmasi kepada Ketua Panitia, Siti Aisyah, sehari sebelum acara berlangsung. Konfirmasi juga dilakukan di lokasi kegiatan, termasuk upaya wawancara door stop demi memperoleh penjelasan berimbang.
Namun hingga polemik berkembang, Ketua Panitia memilih tidak memberikan tanggapan.
Padahal posisi panitia pelaksana menjadi kunci penting dalam menjelaskan konstruksi kegiatan sejak awal. Mulai dari perubahan format acara, perubahan nomenklatur dari simposium menjadi FGD, hingga kapan keterlibatan AKPERSI mulai ditampilkan secara terbuka kepada peserta.
Ketiadaan penjelasan itu justru menimbulkan ruang tanya baru.
Sebab ketika keberatan terhadap pemberitaan mulai disampaikan secara terbuka, publik justru tidak mendengar suara pihak yang paling mengetahui proses penyusunan kegiatan sejak awal.
Mattanews juga menghadirkan pandangan dari Hamadi, perwakilan Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kabupaten OKI, yang melihat forum tersebut dari perspektif berbeda. Selain itu, Ahli Pers Dewan Pers Firdaus Komar turut dikonfirmasi dalam kapasitasnya sebagai pemateri kegiatan.
Soal dugaan adanya pungutan terhadap peserta pun sempat menjadi bagian yang hendak dikonfirmasi lebih lanjut kepada panitia. Namun hingga kini, tidak ada penjelasan langsung dari Ketua Panitia terkait hal tersebut.
Langkah itu merupakan bagian dari prinsip keberimbangan agar media tidak berubah menjadi corong sepihak.
Menariknya, di tengah polemik yang berkembang, klarifikasi dari AKPERSI justru memperkuat temuan awal yang sebelumnya dipertanyakan dalam pemberitaan Mattanews.
Ketua Umum AKPERSI, Rino Triyono, secara terbuka menyebut FGD tersebut memang merupakan agenda organisasi profesi pers yang bertujuan memperkuat peran media dalam dunia pendidikan serta penguatan jurnalis.
Pernyataan itu menjadi titik penting.
Sebab sejak awal yang dipersoalkan bukan keberadaan organisasi tersebut, melainkan transparansi penyampaian identitas dan tujuan kegiatan kepada peserta sejak konsep awal diedarkan.
Jika memang forum itu merupakan agenda organisasi AKPERSI, mengapa identitas tersebut tidak tampil terbuka sejak undangan simposium pertama kali disebarkan?
Pertanyaan itu menjadi relevan karena forum ini membawa tema besar tentang transparansi dan keterbukaan publik. Ironis jika justru transparansi mengenai konstruksi acaranya sendiri menimbulkan tanda tanya.
Karena itu, kritik terhadap perubahan agenda, perubahan nomenklatur kegiatan, hingga munculnya identitas organisasi yang sebelumnya tidak tampil dominan merupakan wilayah yang sah untuk dikaji secara jurnalistik.
Mattanews menegaskan seluruh proses peliputan dilakukan sesuai kaidah jurnalistik. Wartawan yang melakukan peliputan perhelatan FGD juga merupakan pemegang sertifikasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) tingkat Utama, jenjang tertinggi dalam standar kompetensi profesi wartawan. Fakta itu sekaligus menjawab keraguan yang sempat diarahkan terhadap kompetensi awak redaksi.
Di tengah berbagai tudingan yang berkembang, redaksi memilih tetap berdiri pada data dan proses verifikasi. Sebab dalam praktik jurnalistik, kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras berbicara, melainkan oleh konsistensi fakta yang saling menguatkan dari waktu ke waktu.
Dan dalam perkara ini, sebagian fakta itu justru muncul dari klarifikasi pihak yang sebelumnya merasa dirugikan oleh pemberitaan.
Begitulah biasanya kebenaran bekerja. Ia tidak selalu datang lewat bantahan. Kadang justru muncul dari penjelasan yang tanpa disadari membuka kenyataan sebenarnya.(*)
