MATTANEWS.CO, TANAH DATAR – Pemerintah Nagari Situmbuk, Kecamatan Salimpaung, menggelar Musyawarah Nagari (Musnag) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2027 dan Daftar Usulan RKP (DU-RKP) Tahun 2028 di SD Negeri 07 Situmbuk, Selasa (7/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Wali Nagari Situmbuk, Eliya Mendri, menegaskan bahwa seluruh usulan pembangunan harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan atas dasar keinginan pribadi maupun kelompok.
Menurutnya, kondisi anggaran yang terbatas akibat kebijakan efisiensi mengharuskan pemerintah nagari menetapkan skala prioritas agar program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
“Atas nama Pemerintah Nagari, kami berharap seluruh masyarakat dapat mengusulkan program sesuai kebutuhan bersama, bukan sekadar keinginan pribadi. Dengan keterbatasan anggaran yang diterima nagari, tentu tidak semua usulan dapat direalisasikan. Karena itu, kita harus menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujar Eliya.
Senada dengan itu, Camat Salimpaung, Kartoni, mengingatkan pemerintah nagari agar bijak menyusun program pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.
Ia juga meminta pemerintah nagari mulai menyiapkan lahan untuk mendukung pembangunan KDMP sesuai rencana pemerintah.
“Dengan anggaran yang terbatas, pemerintah nagari harus mampu menentukan program yang benar-benar prioritas. Selain itu, nagari juga perlu menyiapkan lahan untuk pembangunan KDMP,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembangunan Desa Dinas PMDPPKB Kabupaten Tanah Datar, Andri, menegaskan bahwa setiap usulan pembangunan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas.
“Program yang diusulkan harus sesuai kebutuhan masyarakat. Jangan memaksakan kepentingan pribadi ataupun golongan, sehingga hasil pembangunan nantinya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Musyawarah Nagari tersebut dihadiri unsur organisasi perangkat daerah (OPD), Camat Salimpaung, Kapolsek, Danramil, tokoh masyarakat, perangkat nagari, Badan Musyawarah Nagari (Bamus), serta sejumlah undangan lainnya.
