MATTANEWS.CO, SULBAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana memimpin rapat koordinasi optimalisasi pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Mamuju, Kamis (9/7/2026).
Rapat membahas kesiapan fisik bangunan hingga penyelenggaraan sekolah menjelang dimulainya pembelajaran.
Berdasarkan arahan Kementerian Sosial, tahapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat telah dimulai sejak 1 Juli 2026.
Tahapan awal meliputi pengecekan bangunan, dilanjutkan mobilisasi siswa dan guru pada 10–13 Juli. Kegiatan belajar mengajar awalnya dijadwalkan mulai 17 Juli.
“Baru saja kita melakukan rapat koordinasi untuk kesiapan pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Sesuai arahan menteri, tahapan-tahapannya sudah dimulai sejak 1 Juli,” kata Junda Maulana.
Hasil evaluasi menunjukkan progres pembangunan fisik baru mencapai sekitar 80 persen. Karena itu target operasional sesuai jadwal dinilai sulit direalisasikan.
Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka akan berkoordinasi dengan kementerian terkait kemungkinan penyesuaian jadwal pembukaan menjadi 31 Juli 2026, dengan syarat fasilitas utama siap digunakan.
“Tadi kita sepakat akan berkoordinasi dengan kementerian, apakah memungkinkan dimulai tanggal 31 Juli. Kontraktor menyampaikan asrama sudah bisa digunakan, sementara ruang belajar belum sepenuhnya selesai,” ujarnya.
Junda Maulana menegaskan pembelajaran tidak boleh dimulai jika masih ada pekerjaan konstruksi yang mengganggu atau membahayakan.
“Jangan sampai anak-anak sudah berada di dalam, tetapi masih terganggu oleh pekerjaan pembangunan. Yang paling penting juga jangan sampai ada risiko keselamatan akibat aktivitas proyek,” tegasnya.
Selain gedung, Pemprov juga mengevaluasi kesiapan tenaga pendukung. Mulai dari guru, tenaga kependidikan, juru masak, petugas laundry hingga petugas kebersihan.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov menjadwalkan rapat evaluasi pada 21 Juli 2026 dan peninjauan lapangan pada 23 Juli 2026 untuk memastikan kondisi bangunan.
Jika seluruh persyaratan terpenuhi dan mendapat persetujuan kementerian, siswa dan tenaga pendidik ditargetkan masuk pada 31 Juli 2026.
Namun jika belum disetujui, operasional Sekolah Rakyat akan ditunda hingga pembangunan selesai sepenuhnya.
“Kalau disetujui kementerian, mekanismenya seperti itu. Tetapi kalau tidak, maka kita akan menunda sampai bangunan benar-benar rampung,” tutup Junda.
