MATTANEWS.CO, TANAH DATAR – Meski sedikit terlambat dibandingkan sejumlah nagari lainnya, Pemerintah Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, akhirnya menggelar Musyawarah Nagari (Musnag) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2027.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Wali Nagari Padang Ganting, Rabu (26/8/2026), dengan melibatkan sejumlah unsur pemerintahan nagari, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.
Proses Musnag di Nagari Padang Ganting memang terlaksana sedikit lebih lambat dibandingkan nagari-nagari lainnya di Kabupaten Tanah Datar. Namun, sebagai bentuk pemenuhan amanat undang-undang, Peraturan Menteri Desa, serta Peraturan Bupati, tahapan penyusunan RKP Nagari tetap dilaksanakan.
Musyawarah tersebut dibuka oleh Ketua BPRN Padang Ganting, Adni Pabri. Hadir dalam kegiatan itu Wali Nagari Padang Ganting Harmansyah, perwakilan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDPPKB) Kabupaten Tanah Datar, Dodi Prihatin, tokoh masyarakat, serta sejumlah undangan lainnya.
Wali Nagari Padang Ganting, Harmansyah, mengatakan penyusunan RKP Nagari Tahun 2027 perlu diselaraskan dengan program Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Menurutnya, sinkronisasi tersebut penting agar perencanaan pembangunan di tingkat nagari dapat berjalan searah dengan program pemerintah daerah.
“Kami dari Pemerintahan Nagari berharap kepada masyarakat dalam perencanaan pembangunan nagari ke depan agar dapat diselaraskan dengan program Pemerintah Daerah, sehingga terbentuk keselarasan dalam pelaksanaan pembangunan,” ujar Harmansyah.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di Nagari Padang Ganting untuk menjaga kekompakan dalam proses penyusunan RKP 2027. Menurutnya, sinergi seluruh unsur nagari menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan ke depan.
Sementara itu, Dodi Prihatin yang mewakili Dinas PMDPPKB Kabupaten Tanah Datar, mengakui pelaksanaan Musnag di Nagari Padang Ganting sedikit terlambat dibandingkan tahapan yang telah dilakukan nagari lainnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa tahapan tersebut tetap harus dijalankan sebagai bagian dari amanat peraturan perundang-undangan dalam penyusunan RKP Nagari Tahun 2027.
“Walaupun masih ada nagari yang terlambat dalam melaksanakan amanat undang-undang untuk melaksanakan proses Musyawarah Nagari, kami dari Pemerintah Kabupaten berharap kepada Pemerintah Nagari untuk tancap gas dalam penyusunan RKP dan betul-betul memprioritaskan usulan yang nantinya ditetapkan,” tuturnya.
Dodi menambahkan, kelancaran program pembangunan nagari ke depan membutuhkan kekompakan seluruh lembaga yang ada. Karena itu, setiap usulan yang muncul dalam Musnag diharapkan dapat disusun berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.
Dengan adanya sinergi antara Pemerintah Nagari, lembaga nagari, masyarakat, serta Pemerintah Kabupaten, penyusunan RKP Nagari Padang Ganting Tahun 2027 diharapkan dapat menghasilkan program pembangunan yang tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
