MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (GAASS) menggelar aksi demonstrasi damai di depan kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah II pada Senin, 31 Agustus 2026. Aksi yang melibatkan sekitar 150 massa dari elemen mahasiswa, dosen, pemuda, dan aktivis pemerhati pendidikan ini dilakukan sebagai respons atas kondisi darurat tata kelola Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Sumatera Selatan yang berlarut-larut tanpa penanganan tuntas.
Dalam aksinya, massa GAASS menyoroti lemah serta pasifnya fungsi Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan (Wasdalbin) dari LLDIKTI Wilayah II. Sejumlah permasalahan krusial yang diangkat meliputi maraknya sengketa kepemilikan aset dan kelembagaan yayasan, seperti yang terjadi pada Universitas PGRI Palembang, serta dugaan penyalahgunaan wewenang ilegal dalam pengalihan wewenang YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan.
Selain itu, dunia pendidikan tinggi di Sumsel turut dicoreng oleh kasus malpraktik akademik yang berujung sanksi berat dari kementerian terhadap beberapa PTS seperti Universitas Kader Bangsa dan Universitas Sjakhyakirti akibat dugaan jual-beli ijazah dan perkuliahan fiktif. GAASS menilai hal ini sebagai bentuk kegagalan sistem deteksi dini (early warning system) dari LLDIKTI Wilayah II. Tekanan massa juga disuarakan terhadap banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak kepada dosen tanpa pesangon yang jelas, serta lambatnya penanganan kasus dugaan pelecehan di lingkungan kampus.
Poin-Poin Tuntutan Aksi GAASS:
1. Mendesak Kepala LLDIKTI Wilayah II untuk mengundurkan diri dari jabatannya atas kegagalan menjalankan fungsi Wasdalbin yang memicu konflik yayasan dan mengancam masa depan civitas akademika.
2. Mendesak pengembalian hak dan wewenang Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP PT-PGRI) Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga yang resmi.
3. Mendesak penyelesaian segera konflik kepemilikan lahan, bangunan, dan kepengurusan di berbagai PTS bersengketa.
4. Mendesak pembentukan Tim Investigasi Independen bersama masyarakat sipil untuk audit tata kelola, validasi data PDDikti, dan kelayakan operasional PTS bermasalah.
5. Mendesak pemberian sanksi tegas terhadap Rektor Universitas PGRI Palembang atas pemberhentian 5 dosen tanpa prosedur yang jelas serta lambatnya penanganan kasus dugaan pelecehan seksual.
6. Mendesak penghentian pembiaran terhadap YPLP PT-PGRI Sumsel dan segera mengembalikan hak akses PDDikti kepada Badan Penyelenggara yang sah sesuai AHU Kemenkumham RI.
7. Mendesak evaluasi terhadap Rektor Universitas PGRI Palembang atas kegagalan tata kelola dan pelanggaran UU TPKS berdasarkan analisa ahli.
8. Menuntut LLDIKTI Wilayah II untuk menghentikan sikap pasif serta berani mengeluarkan rekomendasi pembekuan atau pencabutan izin bagi pengelola PTS yang melakukan kejahatan akademik.
9. Mendesak penerbitan garansi pelindungan hak akademik mahasiswa dan penyediaan posko pengaduan (hotline) resmi bagi dosen korban PHK sepihak.
Selain Aksi damai ini dipimpin oleh Medi Susanto selaku Koordinator Aksi dan Wirandi selaku Koordinator Lapangan. Melalui aksi ini, GAASS berharap LLDIKTI Wilayah II segera keluar dari sikap defensifnya dan mengambil langkah nyata guna menyelamatkan ekosistem pendidikan tinggi di Sumatera Selatan.(*)
