MATTANEWS.CO, OKI – Ancaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan gambut Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, kembali menjadi perhatian pemerintah pusat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto turun langsung meninjau kesiapan penanganan karhutla di wilayah tersebut, Senin (31/8/2026).
Kunjungan dilakukan di Kantor Manggala Agni Daops Sumatera XVII/OKI, Kayuagung. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Bupati OKI Muchendi Mahzareki dengan pembahasan perkembangan titik panas, kesiapan personel, serta strategi menghadapi potensi kebakaran dalam beberapa waktu ke depan.
Di tengah penurunan jumlah titik panas di sejumlah wilayah, pemerintah menilai kewaspadaan tidak boleh mengendur. Terlebih, sebagian kawasan di OKI memiliki karakteristik lahan gambut yang membuat proses pemadaman jauh lebih rumit.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pengendalian karhutla tidak bisa hanya mengandalkan upaya pemadaman setelah api membesar. Pencegahan dan deteksi dini, menurut dia, harus menjadi garis depan penanganan.
“Kunci pengendalian karhutla adalah pencegahan dan deteksi dini. Kita harus memastikan seluruh unsur bergerak cepat sebelum api membesar, terutama di kawasan gambut yang memiliki tingkat kerawanan tinggi,” kata Raja Juli.
Ia mengingatkan, kebakaran di lahan gambut memiliki karakter berbeda dibandingkan kebakaran di permukaan tanah mineral. Api dapat membara di bawah permukaan dan sulit dideteksi secara kasat mata.
Karena itu, pemadaman tidak cukup dilakukan ketika kobaran api sudah terlihat. Pendinginan dan pembasahan harus dilakukan secara intensif untuk memastikan bara benar-benar padam.
“Hotspot ini bukan berarti tidak ada asap. Karena sifatnya gambut, meski tidak ada api, masih ada asapnya,” ujar Raja Juli.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan data titik panas yang diperoleh melalui pemantauan satelit harus diverifikasi sebelum disimpulkan sebagai titik kebakaran.
Verifikasi dilakukan menggunakan sejumlah sarana, termasuk helikopter dan drone, untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
Di Sumatera Selatan, terdapat 37 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi yang terpantau. Setelah dilakukan verifikasi, sebanyak 11 titik diketahui sebagai fire spot atau titik kebakaran.
Pemerintah menargetkan titik-titik tersebut segera dikendalikan agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
“Di bulan September ini kita masih akan berjibaku untuk memadamkan,” kata Suharyanto.
Selain mengerahkan kekuatan pemadaman di darat dan udara, pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca. Langkah tersebut akan memanfaatkan potensi hujan yang diperkirakan terjadi pada 1-6 September 2026 berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
Bagi Sumatera Selatan, pengendalian karhutla bukan hanya persoalan satu daerah. Api dan asap tidak mengenal batas administrasi. Karena itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menekankan pentingnya koordinasi seluruh unsur dalam menghadapi ancaman kebakaran.
“Sumatera Selatan tidak bisa menangani karhutla sendiri-sendiri. Kita harus bergerak dalam satu komando dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, TNI, Polri, Manggala Agni dan masyarakat,” katanya.
Di tingkat daerah, OKI menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena luas wilayah dan bentang lahannya yang didominasi rawa serta gambut.
Bupati OKI Muchendi Mahzareki mengatakan kondisi geografis tersebut membuat penanganan karhutla membutuhkan dukungan sumber daya yang besar dan kerja sama berbagai pihak.
“OKI memiliki wilayah yang sangat luas dan karakter lahan yang sebagian besar berupa rawa dan gambut. Karena itu, kami membutuhkan penguatan kolaborasi, personel, sarana prasarana dan deteksi dini,” ujar Muchendi.
Menurut dia, dunia usaha juga memiliki peran penting dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran. Perusahaan yang beroperasi di wilayah OKI didorong menyiapkan sumber daya dan personel untuk membantu upaya pengendalian di lapangan.
Saat ini, kata Muchendi, telah disiagakan 176 personel KTPA serta 1.470 regu inti perusahaan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan.
“Perusahaan juga kami dorong untuk mengambil peran. Saat ini telah dibentuk 176 personel KTPA dan 1.470 regu inti perusahaan yang siap mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan,” katanya.
Muchendi menilai keberhasilan pengendalian karhutla tidak semata ditentukan oleh banyaknya personel atau peralatan pemadam yang tersedia. Kecepatan mendeteksi titik api, kelancaran arus informasi, dan kemampuan menggerakkan personel sebelum kebakaran meluas menjadi faktor yang tidak kalah penting.
“Penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada pemadaman, tetapi juga pencegahan, deteksi dini, kecepatan informasi dan mobilisasi personel,” tandasnya.
