MATTANEWS.CO, JAMBI – Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Dina Rasmalita, bersama Analis Kebijakan mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) Gorontalo Tahun 2026 secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (2/9/2026).
Mengangkat tema “Penataan Regulasi dalam Meningkatkan Kinerja Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Wilayah”, forum tersebut membahas strategi penataan regulasi sekaligus penguatan peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan (PUU) dalam mendukung pembentukan kebijakan hukum yang berkualitas.
Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Selanjutnya, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum membuka kegiatan dengan menekankan pentingnya penataan regulasi yang dilakukan secara terencana, harmonis, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam forum tersebut, peran Perancang PUU menjadi salah satu pembahasan penting. Perancang memiliki peran dalam mendukung proses pembentukan peraturan perundang-undangan agar berjalan sesuai ketentuan sekaligus menghasilkan regulasi yang dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan secara efektif.
Perancang PUU Ahli Madya Kemenkum Gorontalo, Yuniar Kurniawaty, memaparkan materi Analisis dan Evaluasi Kebijakan. Pembahasan menyoroti efektivitas kebijakan dalam mendukung pengembangan karier, profesionalisme, serta peningkatan kinerja Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang PUU di Provinsi Gorontalo.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Nuvazria, dalam pemaparannya menekankan bahwa pembentukan regulasi tidak cukup hanya memenuhi aspek formal dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.
Aspek kemanfaatan dan dampak regulasi terhadap masyarakat juga perlu menjadi perhatian. Karena itu, kebijakan hukum perlu dikaji secara komprehensif agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.
Sementara itu, Direktur Fasilitasi Perancangan Perda dan Perkada serta Pembinaan Perancangan PUU, Widyastuti, menekankan pentingnya proses pembentukan regulasi yang terencana, harmonis, dan berpedoman pada prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan kemudian dilanjutkan melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Peserta dari berbagai wilayah menyampaikan pandangan dan masukan terkait penataan regulasi, optimalisasi peran Perancang PUU, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pembentukan peraturan di daerah.
Kegiatan ditutup dengan apresiasi kepada seluruh peserta dan narasumber yang telah berpartisipasi. Penguatan sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum, pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya turut menjadi perhatian dalam upaya mewujudkan penataan regulasi yang lebih baik.
Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Jambi dalam DSK Gorontalo Tahun 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas dan wawasan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Penguatan tersebut diharapkan dapat mendukung lahirnya regulasi daerah yang harmonis, efektif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
