MATTANEWS.CO, SURAKARTA — Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) IV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), menghadiri Rapat Kerja Gabungan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengawas, dan Ketua Komwil APEKSI di House of Danarhadi, Surakarta, Kamis (3/9/2026).
Forum tersebut menjadi ruang strategis bagi jajaran APEKSI untuk menyatukan arah kebijakan sekaligus memperkuat koordinasi antara pengurus pusat dan pemerintah kota di berbagai wilayah Indonesia.
Pembahasan diarahkan pada evaluasi program kerja 2026 serta penyusunan agenda bersama yang mampu menjawab tantangan pembangunan perkotaan.
Dalam kesempatan tersebut, Wahyu menegaskan komitmen Komwil IV APEKSI untuk mendukung agenda prioritas DPP APEKSI, khususnya dalam penguatan otonomi daerah, transformasi layanan publik berbasis digital, serta pengembangan kerja sama antarkota di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.
“Sebagai Ketua Komwil IV, kami memandang forum ini sangat penting untuk menyamakan langkah. Ke depan, kota-kota di wilayah kami siap bersinergi menjalankan program APEKSI yang berdampak langsung kepada masyarakat, mulai dari penguatan ekonomi kerakyatan, penataan kota berkelanjutan, hingga peningkatan kapasitas pemerintahan,” ujar Wahyu.
Menurutnya, sinergi antarpemerintah kota menjadi semakin penting di tengah kompleksitas persoalan perkotaan.
Tantangan seperti kemiskinan, perubahan iklim, digitalisasi pemerintahan, hingga kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik membutuhkan pendekatan yang tidak berjalan sendiri-sendiri.
Oleh sebab itu, APEKSI dinilai memiliki posisi strategis sebagai wadah konsolidasi pemerintah kota untuk merumuskan solusi sekaligus menyampaikan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat.
Selain mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahun 2026, rapat juga membahas sejumlah rekomendasi kebijakan yang akan dibawa APEKSI ke tingkat pemerintah pusat.
Isu yang menjadi perhatian antara lain percepatan transformasi digital pemerintahan, penanggulangan kemiskinan perkotaan, serta penguatan kesiapsiagaan kota dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Wahyu menekankan, kolaborasi antarkomwil harus terus diperkuat agar APEKSI mampu memainkan peran lebih besar sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan perkotaan yang responsif terhadap kebutuhan daerah.
“Kolaborasi menjadi kunci. Aspirasi pemerintah kota harus dapat dirumuskan secara bersama sehingga memiliki kekuatan untuk diperjuangkan di tingkat nasional,” tegasnya.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan melalui agenda “Wali Kota Jumpa Media”, yang menjadi ruang dialog untuk membahas isu-isu strategis perkotaan sekaligus mengawal implementasi hasil rapat di masing-masing wilayah.
Kehadiran Wali Kota Malang dalam forum tersebut sekaligus mempertegas peran Kota Malang dalam jejaring pemerintah kota nasional.
Melalui kepemimpinan di Komwil IV, Kota Malang diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak kolaborasi antarkota sekaligus membawa kepentingan dan aspirasi daerah ke forum kebijakan tingkat nasional.
Sementara itu, Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, menilai persoalan yang dihadapi pemerintah kota saat ini tidak lagi sebatas persoalan teknis pemerintahan.
Menurutnya, penyelesaian berbagai persoalan membutuhkan ruang dialog, konsolidasi kebijakan, serta kemauan politik agar rekomendasi yang lahir dari pemerintah daerah dapat benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan nasional.
Alwis menjelaskan, hasil Rakernas XVIII APEKSI telah memberikan sejumlah arah bersama bagi pemerintah kota se-Indonesia.
Agenda tersebut mencakup penguatan tata kelola daerah melalui reformasi keuangan publik, penataan kebijakan ASN dan PPPK, percepatan transformasi digital, serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.
APEKSI juga mendorong adanya kejelasan pembagian kewenangan serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional, penataan ruang, hingga advokasi hukum.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga fleksibilitas sekaligus memperkuat ketahanan fiskal daerah secara berkelanjutan.
Dalam kerangka pembangunan inklusif, pemerintah kota juga didorong untuk memperkuat ekonomi lokal dan UMKM, membangun pengelolaan lingkungan yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta membuka ruang partisipasi yang lebih besar bagi generasi muda.
Berbagai rekomendasi tersebut menjadi pijakan bersama APEKSI untuk mendorong terwujudnya pemerintahan kota yang lebih transparan, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Alwis juga memaparkan lima isu utama yang menjadi perhatian dalam Dialog Kota Tangguh.
Kelima isu tersebut meliputi sinkronisasi tata kelola ASN dan pembagian kewenangan pusat-daerah, keadilan fiskal melalui formula Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih proporsional, keberlanjutan keuangan daerah di tengah kebijakan PPPK dan Transfer ke Daerah (TKD), kolaborasi pendanaan proyek nasional dan program kesejahteraan, serta penyelarasan kebijakan tata ruang, lingkungan, dan investasi.
Kelima agenda tersebut dinilai memiliki keterkaitan erat dengan kemampuan pemerintah kota dalam menjaga kesinambungan pembangunan.
Kebijakan nasional, menurut APEKSI, perlu dirancang dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal, kewenangan, serta karakteristik masing-masing daerah.
Melalui penguatan sinergi antara pemerintah kota, pemerintah pusat, dan seluruh pemangku kepentingan, APEKSI menargetkan terbentuknya ekosistem pembangunan perkotaan yang lebih kolaboratif.
Tujuan akhirnya adalah menghadirkan kota-kota Indonesia yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga mampu memberikan pelayanan publik berkualitas, berkeadilan, adaptif terhadap perubahan, serta berkelanjutan.
