MATTANEWS.CO, JAMBI – Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi Jambi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menggelar rapat dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah Provinsi Jambi, Senin (7/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kanwil Kementerian Hukum Jambi tersebut dihadiri Kepala Kanwil Kemenkum Jambi Jonson Siagian, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Diana Yuli Astuti, serta anggota MPWN Provinsi Jambi.
Pertemuan membahas sejumlah aspek kepatuhan Notaris, khususnya terkait pemenuhan kewajiban administratif dan pelaksanaan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan yakni kepemilikan dan pengaktifan akun Notaris pada sistem administrasi Kementerian Hukum. Selain itu, keberadaan kantor Notaris juga menjadi bagian yang dievaluasi sebagai salah satu kewajiban dalam menjalankan jabatan.
Dari hasil pembahasan, terdapat empat Notaris yang menjadi perhatian MPWN dengan permasalahan serta rekomendasi tindak lanjut yang berbeda.
Rekomendasi yang dibahas antara lain berupa pembinaan dan peringatan tertulis terhadap Notaris yang mengalami keterlambatan dalam mengaktifkan akun. Sementara terhadap Notaris yang tidak memiliki akun Notaris sekaligus tidak berkantor, dibahas rekomendasi pemberhentian sementara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa aspek kepatuhan administratif menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan jabatan Notaris berjalan tertib dan sesuai regulasi.
Pengawasan terhadap Notaris, dalam pelaksanaannya, tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi. Langkah pembinaan, peringatan hingga rekomendasi tindakan administratif dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan tingkat permasalahan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Rapat juga menekankan pentingnya sinergi antara MPWN Provinsi Jambi, Kanwil Kemenkum Jambi dan unsur terkait dalam melakukan monitoring serta evaluasi secara berkelanjutan.
Koordinasi tersebut diperlukan agar setiap persoalan yang berkaitan dengan kepatuhan Notaris dapat ditindaklanjuti secara objektif, terukur dan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.
Kanwil Kemenkum Jambi selanjutnya akan menindaklanjuti hasil rapat sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk melalui koordinasi serta pemantauan terhadap pelaksanaan rekomendasi pembinaan maupun tindakan administratif.
Melalui pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan, profesionalitas, integritas dan akuntabilitas Notaris di Provinsi Jambi diharapkan semakin kuat.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan budaya kepatuhan dalam pelaksanaan jabatan Notaris, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
