MATTANEWS.CO, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Giri Ramanda Kiemas meminta pemerintah membenahi data administrasi kependudukan (Dukcapil) sebelum membuka rekening bank bagi seluruh warga negara. Menurut Giri, validitas data kependudukan menjadi kunci agar rencana pembukaan rekening warga dapat mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos) secara tepat.
Keadilan bagi rakyat akan terwujud dengan administrasi kependudukan yang rapi. Pertanyaannya, apakah seluruh warga negara sudah terekam dan tercatat dalam administrasi kependudukan?” ujar Giri kepada wartawan, Kamis (10/9/2026).
Politikus PDI-P itu berpendapat, pemerintah perlu memastikan seluruh warga telah tercatat dalam administrasi kependudukan, sebelum menjalankan kebijakan tersebut secara menyeluruh.
Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri bersama pemerintah daerah harus memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pendataan. “Perekaman data kependudukan harus diperluas hingga ke wilayah pelosok agar pemerintah memiliki basis data yang valid sebelum menjalankan program tersebut secara menyeluruh,” kata Giri.
Giri menambahkan, pemerintah daerah juga harus menjadi ujung tombak dalam proses perekaman data kependudukan.
Menurut dia, jaringan pemerintahan hingga tingkat desa harus dimanfaatkan untuk menjangkau masyarakat yang belum terekam atau masih mengalami persoalan administrasi kependudukan.
Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri juga perlu memberikan dukungan anggaran untuk mempercepat proses tersebut. “Pemerintah pusat melalui Kemendagri harus mendukung anggaran untuk pendataan, baik perangkat keras, perangkat lunak, maupun bantuan insentif bagi daerah yang berhasil mewujudkan 100 persen perekaman data,” kata Giri.
Giri meyakini rencana pembukaan rekening bagi seluruh warga akan memiliki fondasi yang lebih kuat, apabila data kependudukan telah valid dan menyeluruh. “Jika data kependudukan valid, niat baik Presiden untuk membukakan rekening bank bagi seluruh warga negara bisa terwujud. Selanjutnya bantuan bisa mengalir ke rekening warga dengan tepat. Berikutnya adalah bagaimana menentukan bantuan agar tepat sasaran sehingga keadilan sosial bisa terwujud,” kata dia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 11 triliun untuk membuka rekening bagi masyarakat.
Rekening tersebut akan dibuka di BSI dan BRI bagi masyarakat berusia minimal 17 tahun.
Masing-masing warga juga akan mendapatkan saldo awal Rp 50.000. Airlangga mengatakan, penyediaan rekening tersebut ditujukan untuk mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah pada masa mendatang, termasuk bansos. Dia menyebutkan, pemerintah akan membahas kebijakan tersebut terlebih dahulu dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
Airlangga juga mengatakan, rekening tersebut tidak ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu, melainkan sebagai upaya agar masyarakat tercakup dalam sistem keuangan.
