MATTANEWS.CO, TANAH DATAR — Pemerintah Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Aula SDN 03 Koto Tangah, Senin (14/9/2026).
Musrenbang digelar untuk menampung aspirasi masyarakat sekaligus menentukan prioritas usulan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan nagari. Dalam kegiatan tersebut, dua persoalan menjadi perhatian, yakni belum terealisasinya program satu nagari satu ambulans serta persoalan pelayanan air PDAM yang dinilai belum memenuhi kebutuhan masyarakat.
Musrenbang dibuka langsung oleh Wali Nagari Koto Tangah, Beni Hasbullah. Kegiatan tersebut turut dihadiri Dedi Prihatin dari Dinas PMDPPKB, Mel Hadi selaku perwakilan Kejaksaan Negeri Tanah Datar, Camat Tanjung Emas Riki Afrizaldi, serta perwakilan UPT dan Forkopimca.
Beni Hasbullah mengatakan, dari 75 nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar, Nagari Koto Tangah hingga kini belum memiliki ambulans. Padahal, menurutnya, ambulans merupakan bagian dari program pemerintah daerah melalui program satu nagari satu ambulans.
“Kami dari pemerintahan nagari sangat berharap kepada dinas yang hadir pada hari ini untuk bisa membawa dua isu yang menjadi problem khusus dari masyarakat kami di Nagari Koto Tangah,” ungkap Beni Hasbullah.
Selain persoalan ambulans, Beni juga menyoroti pelayanan air PDAM. Ia menyebut masyarakat tetap harus membayar tagihan, sementara pasokan air yang diterima sangat kecil dan bahkan kerap tidak mengalir.
Menurutnya, persoalan tersebut sebelumnya telah mendapat janji dari pihak PDAM untuk segera diselesaikan. Namun, hingga kini masyarakat masih menunggu realisasi janji tersebut.
“Sebagai penyambung lidah dari masyarakat, kami berharap kepada perusahaan daerah, terutama PDAM, bisa menampung keluhan masyarakat kami. Padahal, ini sudah dijanjikan oleh pihak perusahaan air minum tersebut untuk mengatasi problem tersebut, namun sampai sekarang hanya janji, janji manis saja,” tegasnya.
Sementara itu, Mel Hadi selaku perwakilan Kejaksaan Negeri Tanah Datar menyampaikan bahwa pihaknya melakukan pendampingan dalam pengelolaan Dana Desa. Ia mengajak masyarakat bersama-sama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di nagari.
“Sebagai pendampingan dari anggaran Dana Desa yang masuk ke nagari, kami mengajak seluruh lembaga yang ada di nagari untuk memantau pelaksanaan kegiatan di nagari, agar nagari tidak tersangkut dengan hukum nantinya,” tuturnya.
Di sisi lain, Dedi Prihatin dari Dinas PMDPPKB mengingatkan pemerintah nagari agar menyusun prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia.
Menurutnya, usulan yang nantinya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari harus benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat dan memiliki manfaat yang luas.
“Kami dari pemerintah kabupaten berharap kepada nagari, dengan keterbatasan anggaran yang ada, untuk menetapkan prioritas anggaran yang dituangkan dalam RKP. Harus melihat betul-betul yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak,” harapnya.
Menanggapi dua persoalan yang disampaikan pemerintah dan masyarakat Nagari Koto Tangah, Dedi mengatakan pihak nagari diminta mengajukan proposal terkait kebutuhan ambulans.
Sementara untuk persoalan pelayanan PDAM, pihaknya akan berkomunikasi dengan perusahaan daerah tersebut guna mencari solusi atas keluhan masyarakat.
“Mewakili pemerintah daerah, kami minta proposal dari nagari tentang permintaan mobil ambulans. Dan masalah PDAM, kami akan berkomunikasi dengan perusahaan daerah tersebut,” tutupnya.
