MATTANEWS.CO, SURABAYA –Keterbatasan jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga di Jawa Timur.
Di tengah kondisi tersebut, Kemendukbangga/BKKBN mendorong perubahan orientasi kinerja PKB dari sekadar mengejar capaian administratif menuju hasil yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Shodiqin, mengatakan beban wilayah binaan PKB di sejumlah daerah masih cukup tinggi. Di Kabupaten Sumenep, satu PKB rata-rata menangani hingga 17 desa/kelurahan, sedangkan di Bojonegoro sekitar 14 desa/kelurahan. Bahkan, masih terdapat enam kecamatan di Sumenep yang belum memiliki penyuluh KB.
“Di beberapa daerah, penyuluh KB sangat terbatas. Bahkan ada beberapa kecamatan yang sudah tidak memiliki penyuluh KB,” kata Shodiqin dalam kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja Kemendukbangga/BKKBN di Surabaya, Senin (14/9/2026).
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Jawa Timur mengoptimalkan peran kader dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang jumlahnya mencapai sekitar 93.000 orang. TPK menjadi salah satu kekuatan dalam mendukung PKB melakukan pendampingan keluarga di lapangan.
Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Budi Setiyono, menegaskan bahwa kinerja PKB ke depan tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan atau keluarga yang didampingi.
Ukuran keberhasilan harus berorientasi pada outcome, yakni perubahan kondisi keluarga dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“PKB dan TPK menjadi ujung tombak keberhasilan negara kita menuju cita-cita yang telah ditetapkan,” ujar Budi.
Menurutnya, persoalan stunting, kehamilan yang tidak direncanakan, keberlangsungan peserta KB, serta peningkatan kualitas keluarga perlu menjadi bagian dari indikator keberhasilan program.
Pelayanan kontrasepsi juga tetap penting meski angka Total Fertility Rate (TFR) berada di kisaran 2,13, karena masyarakat tetap membutuhkan akses terhadap hak reproduksi dan perencanaan kehamilan.
Pendampingan keluarga juga diarahkan menjadi lebih berkelanjutan, dimulai sejak calon pengantin, kemudian masa kehamilan, persalinan, menyusui, bayi, balita hingga lansia.
Kolaborasi PKB dan TPK bersama Posyandu, Puskesmas, pemerintah desa/kelurahan dan KUA menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pendampingan tersebut.
Selain itu, Budi mendorong peningkatan kompetensi ASN, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung efektivitas pekerjaan. Namun, penggunaan teknologi harus tetap memperhatikan keamanan data dan risiko siber.
Penilaian kinerja ASN juga akan semakin objektif melalui pendekatan 360 derajat yang melibatkan atasan, rekan kerja, bawahan dan masyarakat.
Prinsip meritokrasi akan diperkuat dengan memberikan peluang pengembangan karier dan penghargaan berdasarkan kinerja.
“Pintar saja tidak cukup. Kinerja juga harus sesuai dengan ekspektasi dari atas, samping, bawah dan masyarakat,” tegasnya.
Dari sisi anggaran, realisasi APBN Kemendukbangga/BKKBN Jawa Timur hingga 14 September 2026 mencapai 91,65 persen dari total pagu sekitar Rp293,644 miliar.
Realisasi tersebut terdiri dari belanja pegawai 83,50 persen, belanja barang 92,28 persen, dan belanja modal 99,18 persen.
“Masih bulan September sudah realisasi 91,65 persen. Kalau memang ada dukungan anggaran lagi, kami siap melaksanakan kegiatan-kegiatan di Jawa Timur,” kata Shodiqin.
Dengan dukungan TPK, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan kapasitas SDM dan anggaran, Kemendukbangga/BKKBN Jawa Timur menargetkan keterbatasan jumlah PKB tidak menjadi penghambat program.
Kinerja PKB diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan target, tetapi mampu menghasilkan perubahan nyata dalam kualitas keluarga menuju Indonesia Emas 2045.
