MATTANEWS.CO, SULBAR – Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Provinsi Sulawesi Barat merilis pembaruan situasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), kebakaran permukiman, dan kekeringan per Jumat, 16 Oktober 2026, pukul 17.00 WITA.
Berdasarkan laporan real-time periode 1 Januari hingga 16 Oktober 2026, tercatat peningkatan kejadian Karhutla di Kabupaten Majene. Sementara kebakaran lahan di Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar masih dalam proses pemadaman, dan distribusi air bersih terus berjalan di wilayah terdampak kekeringan.
Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, mengatakan pemantauan Pusdalops menjadi bagian penting untuk pengambilan keputusan dan percepatan penanganan.
“Langkah ini sejalan dengan arahan Gubernur Suhardi Duka dan Sekda Junda Maulana untuk memperkuat kesiapsiagaan dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi,” ujarnya.
Sepanjang 2026, tercatat 519 kejadian Karhutla di 6 kabupaten dengan luas lahan terdampak 878,48 hektare.
Rinciannya, Mamuju 52 kejadian (86,18 ha), Majene 172 kejadian (161,14 ha), Polman 145 kejadian (559,92 ha), Mamuju Tengah 84 kejadian (56,81 ha), Mamasa 57 kejadian (11,03 ha), dan Pasangkayu 9 kejadian (3,39 ha).
Majene menjadi perhatian karena mengalami peningkatan kejadian.
Selain Karhutla, tercatat 88 kejadian kebakaran permukiman dengan 165 unit terdampak. Luas dampak kawasan hutan mencapai 441,12 hektare dan masih dalam proses validasi.
Untuk kejadian terkini, kebakaran di Kecamatan Luyo, Polman masih dalam penanganan. Petugas di lapangan terus berkoordinasi untuk mengendalikan api dan mencegah perluasan.
Di sisi lain, kekeringan masih dirasakan di beberapa kabupaten. Distribusi air bersih intensif dilakukan di Polman, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu.
Total air bersih yang telah disalurkan mencapai 3.921.783 liter. Rinciannya, Mamuju 459.450 liter, Majene 355.000 liter, Polman 284.000 liter, Mamuju Tengah 2.021.033 liter, dan Pasangkayu 802.300 liter. Data Mamasa masih validasi.
Yasir menegaskan penanganan harus terpadu, dari pemantauan titik panas hingga pemenuhan air bersih.
“Pusdalops terus memantau dan memperbarui informasi dari kabupaten. Penanganan di wilayah yang masih padam harus terkoordinasi, sementara distribusi air bersih harus terus diupayakan agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” tutup Yasir Fattah.
